NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Seruan bakal calon presiden, Anies Baswedan agar pemerintah menjalankan kebijakan berdasarkan data dan fakta, serta tidak alergi dan menjawab kritik juga lewat data dan fakta disambut baik relawan Prabowo, Kolaborasi Patriot Indonesia (KOPI).
Wakil Ketua Umum Relawan KOPI, Ton Abdillah Has menyatakan pemerintahan Jokowi sejak awal sangat berkomitmen seperti keinginan Anies, bahkan dua periode Jokowi menitikberatkan upaya modernisasi manajemen pemerintahan agar proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan benar-benar mengacu pada kondisi objektif, berdasarkan data dan fakta.
“Hal ini misalnya bisa dilihat di sektor kesehatan, pendidikan dan sosial yang perbaikannya luar biasa di era Jokowi. Pembangunan infrastruktur Puskesmas dan Sekolah misalnya, dilakukan berdasarkan pendataan yang detail. Sehingga tidak mungkin sekolah yang tidak kekurangan ruang kelas mendapat alokasi pembangunan ruang kelas baru. Hal ini karena data lembaga pendidikan di Kemendikbud sangat lengkap dan terus di update secara berkala,” ujar Ton Abdillah.
Lebih lanjut mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini menegaskan, kebijakan dan pembangunan era Jokowi malah bertambah bobotnya karena juga disertai pertimbangan subjektif, yaitu keberpihakan.
“Realisasi transfer daerah lebih besar daripada belanja pemerintah pusat pertama kalinya terjadi di era Jokowi. Keberpihakan pada politik anggaran seperti ini tidak mungkin terjadi jika pemerimtah hanya menggunakan pertimbangan objektif semata. Mengingat upaya menjadikan daerah serta desa sebagai pusat pertumbuhan baru ekonomi nasional tidak mungkin bisa dipanen segera. Belum pula pertimbangan besarnya korupsi di daerah dan kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan anggaran,” ujar Ton Abdillah.
Namun seiring waktu, menurut koordinator salah satu simpul relawan Jokowi pada pemilu 2019 ini, pemanfaatan dana desa kini telah berkembang dari sekedar untuk membangun jalan tani menjadi pemanfaatan yang lebih produktif seperti usaha desa melalui Bumdes.
“Keberpihakan ini lah yang membuat Jokowi akhirnya dimusuhi, misalnya oleh proksi korporasi migas multinasional yang blok migasnya diserahkan pada Pertamina, atau pemain besar sektor kehutanan dan perkebunan yang terganggu oleh kebijakan moratorium ijin lahan bahkan pencabutan HGU,” ujar mantan Koordinator Relawan Muslim Indonesia (KN RMI) untuk Jokowi ini.
Menurut Ton Abdillah, kritik Anies justru ibarat pepatah “menepuk air di dulang terpercik muka sendiri”, karena kritik terhadap Jokowi lah yang jarang berdasarkan data dan fakta. Seperti kritik tokoh oposisi Rocky Gerung yang bukan saja tanpa data dan fakta, melainkan lebih menyerupai caci maki.
“Dari pada mengumbar pernyataan normatif, lebih baik pak Anies dan pendukungnya menawarkan konsep tandingan ke publik, agar masyarakat bisa mengetahui perubahan seperti apa yang ditawarkan. Karena membangun demokrasi yang bermartabat dan berkualitas itu bukan cuma tanggungjawab pemerintah berkuasa, namun tanggungjawab semuanya,” tandas kader Partai Golkar ini. (*)
