NUSANTARANEWS.CO – Reklamasi Pantai, Strategi China Ancam Ketahanan dan Keamanan RI. Budayawan Betawi Ridwan Saidi menilai bahwa pembatalan proyek pembangunan Pulau G di Teluk Jakarta yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli sudah tepat. Bahkan dia mendukung jika Rizal Ramli berencana membatalkan pembangunan di Pulau-Pulau lainnya yang tengah digarap para pengembang saat ini.
“Menurut saya langkah yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli sudah benar, bahkan kurang kenapa hanya blok G saja yang dihentikan, kenapa tidak sekalian semua bloknya saja, bahkan di seluruh tanah air Indonesia tidak boleh ada reklamasi,” tegas Ridwan dalam sebuah diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).
Menurutnya pembangunan reklamasi pantai akan mengancam keselamatan NKRI. Pasalnya, reklamasi merupakan salah satu strategi negara komunis (China) untuk mengancam keamanan nasional. Apalagi jika reklamasi diikuti dengan pembersihan penduduk-penduduk di pesisir pantai, Sistim pertahanan keamanan rakyat semesta (Hankamrata) jadi terancam. “Nah pertama itu dulu yang harus didulukan oleh komunis China,” sambungnya.
Lantas di mana ancamannya?
“Patroli polisi tidak bisa merapat, patroli angkatan laut juga sama tidak bisa merapat, lalu siapa yang akan mengontrol itu blok-blok itu? Blok-blok itu kan tidak ada kecamatannya, wilayah itu wilayah siapa ? Blok-blok itu kan tidak ada kesatuan administrasinya, jadi pembangunan reklamasi ini seperti ada negara di dalam negara,” jelasnya.
Sehingga untuk alasan apa pun, tidak boleh ada reklamasi di wilayah Indonesia mana pun. Sekalipun alasan pembangunan Reklamasi karena Jakarta sudah tidak memiliki lahan lagi dan menyebabkan harga tempat tinggal di Indonesia melambung tinggi.
“Lagi pula kalau pun harga tempat tinggal jadi mahal, toh rakyat juga bakal berpikir kok kalau di situ mahal, mereka kagak bakal tinggal di sana,” cetus Ridwan dengan logat betawinya.
Mantan Anggota DPR RI itu pun menyinggung statment dari Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL), Cosmas Batubara yang menyatakan bahwa pantainya memang sudah rusak sebelum ada Reklamasi pantai. Dia berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah suatu logika yang normal seorang pengembang.
“Ibaratnya ‘Amir sudah tua kok gebukin aje‘ yah begitu juga tidak bisa dong alasan itu dipakai oleh Podomoro. Jadi statemen Cosmas Batu Bara, tidak bisa dipakai orang ini untuk membodoh-bodohi kita,” katanya.
Untuk itu dia meminta agar PT APL segera insyaf. “Kalau dia (PT APL) merasa menyumbang dana untuk Pilpres bukan berarti negeri ini dia yang punya. Emang berapa duit dia nyumbang Pilpres? Meski dia nyumbang buat Pilpres bukan berarti dia bisa sesuka hatinya sama ini negara dong,” tandasnya. (Restu)
