NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Proyek reklamasi Teluk Jakarta menurut Front Rakyat Tolak Reklamasi dituding sebagai proyek penipuan yang dilakukan penguasa kepada rakyat untuk menyenangkan pengusaha.
Kordinator Front Rakyat, Amirullah Hidayat melihat sikap pemerintah melalui Menteri Kordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang mencabut moratorium dengan alasan telah dilakukan kajian tim ahli ITB. Bahkan lanjut dia, Menko Maritim sampai menekan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anis Baswedan dan Sandi Uno jika berani memberhentikan reklamasi.
“Tapi begitu ditantang untuk adu data dan kajian oleh tim 9 yang di bentuk Amin Rais, sampai sekarang Luhut Binsar Panjaitan tidak berani menghadapinya, seharusnya Presiden Jokowi segera memerintahkan Menko Maritim untuk berani menantang adu data ini,” ungkap Amirullah, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/12/2017).
Dirinya menyarankan, jika pertemuan adu data dan kajian itu dilaksanakan di depan Presiden Jokowi. Menurutnya, hal itu agar tuntas masalah Reklamasi yang membelit Jakarta tersebut.
Sebaliknya, lanjut Amir, bukan malah Presiden membiarkan dan seperti buang badan terkait masalah reklamasi. “Apalagi beliau (Presiden Jokowi) saat menjadi Gubernur DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang reklamasi, sedikit banyaknya beliau tau lah,” sambung dia.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Jakarta Utara, Rizal Kobar menjelaskan diamnya pemerintah yang tak berani melakukan dialog dan adu data kajian menurut dia semakin menguatkan pandangan publik bahwa pemerintah memang benar melakukan penipuan kepada rakyat mengenai reklamasi. (*)
Editor: Romandhon
