NUSANTARANEWS.CO – Reformasi Melindungi Segelintir Pemilik Modal. Apakah Republik Indonesia masih berdiri kokoh di atas prinsip-prinsip Pancasila, ataukah sudah terlelap dalam pelukan hangat Imperialisme? Pertanyaan ini menjadi relevan dikemukakan karena globalisasi adalah jalan tol bagi kepentingan imperialisme global untuk memperluas hegemoninya terhadap negara bangsa. Melalui Putaran Uruguay (GATT) yang kemudian menjelma menjadi WTO, kaum imperialis berhasil menjebol batas negara dengan perjanjian perdagangan bebas. Bahkan mereka berhasil pula menginstalasi sistem perdagangan bebas yang semakin melemahkan negara bangsa melalui agenda liberalisasi, privatisasi dan deregulasi ekonomi yang compatible dengan prinsip-prinsip pasar bebas WTO.
Orde Reformasi secara nyata telah membiarkan para pemilik modal dengan bebas masuk dan menguasai sumber daya alam (SDA) kita. Dengan bahasa konstitusi, bumi, air dan kekayaan alam nusantara telah dikuasai oleh kaum imperialis tanpa adanya letusan senjata. Prabowo Subianto dengan tepat mengambarkan bahwa, “Dulu penjajahan datang dengan fisik secara brutal. Tapi sekarang penjajahan tidak terlihat. Tidak membawa kapal perang. Sekarang penjajah datang dengan menyogok pejabat-pejabat, mempengaruhi kaum intelektual, dan mengadu domba ala politik divide at impera.”
Tanpa disadari, hampir dua dekade belakangan ini, reformasi telah diasuh oleh ibu angkat yang bernama imperialisme. Sang ibu angkat ternyata berhasil membesarkan para komprador, koruptor dan pemburu rente dengan baik untuk menjadi pewaris liberalisme di rumah ibu pertiwi. Bukan itu saja, sejak kecil sang ibu angkat pun sangat memanjakan anak-anaknya dengan suplemen narkoba dan tontonan pornografi, bahkan dibina dalam lingkungan pergaulan LGBT yang sangat eksklusif.
Tidak heran bila pragmatisme berupa “transaksional politik” telah begitu massif mewarnai proses politik di tanah air, baik ditingkat nasional maupun lokal. Sehingga ideologi dan platform partai kemudian hanya menjadi sekedar slogan politik tanpa aksi. Begitu pula ketika Ibu Megawati menyebut Presiden Jokowi sebagai Petugas Partai, publik pun langsung bereaksi negatif, tanpa berusaha memahami arti petugas partai dalam pakem politik! Padahal jelas-jelas Jokowi adalah petugas partai politik PDIP, seperti halnya Obama yang menjadi petugas partai demokrat di Amerika.
Begitulah bila konstitusi telah menjadi banci karena kehilangan roh Pancasila yang telah diturunkan derajatnya menjadi sebuah pilar penyanggah reformasi di antara pilar-pilar yang lain. Reformasi dengan elegan telah menyimpangkan arah perjuangan bangsa sebagaimana perintah pembukaan UUD 1945. Kini, partai politik pun telah lupa dengan ideologi partai. Hal tersebut tercermin dari maraknya arisan koalisi partai politik di tingkat lokal, yang lebih mengedepankan pragmatisme politik ketimbang ideologi.
Sekali lagi, kaum imperialis dengan paham liberalismenya telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita hingga ke tulang sum-sum yang pada gilirannya akan menghancurkan konsep negara bangsa NKRI sebagaimana yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kini tugas negara telah berubah dari melindungi segenap bangsa Indionesia menjadi melindungi segelintir pemilik modal. (Agus Setiawan)
