NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat hukum Refly Harun meminta agar presidensial threshold (PT) pada periode pemilu tahun depan agar dihapus. Pasalnya kata dia, Jokowi sudah tidak mencalonkan diri lagi, karena sudah dua kali.
Menurut Refly, penghapusan itu penting untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin baru agar bisa ikut berkompetisi di Pilpres musim depan.
“Ke depan, karena Jokowi tak lagi nyalon, hapuskan PT. Beri kesempatan bibit2 pemimpin tumbuh dan berkembang serta berkompetisi dalam pilpres,” ungkap Refly Harun melalui tweetnya dilaman twitter pribadinya @ReflyHZ dikutip Minggu (30/6/2019).
“Jangan biarkan oligarki politik mempertahankan PT dan memborong semua parpol sehingga terjadi dua calon lagi,” sambungnya.
Refly menilai PT dianggap sebagai persoalan yang menyebabkan masyarakat terbelah. Dirinya menyebut, selama 5 tahun terakhir mengakibatkan muncul dua istilah kubu yakni cebong dan kampret.
“Presidensial threshold (PT) adalah pangkal persoalan masyarakat terbelah menjadi dua grup besar selama 5 tahun terakhir: cebongers n kampreters. Oligarki politik memborong semua parpol sehingga hanya menyisakan satu calon agar Pilpres tetap berlangsung…” tulis Refly Harun.
Pewarta: Romandhon
