NUSANTARANEWS.CO – Terpilih menjadi Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PT FI), Chappy Hakim, diharapkan dapat membuat hubungan yang harmonis antara PT FI dan Pemerintah Indonesia.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, hubungan yang harmonis tersebut ialah saling menguntungkan satu sama lain, dalam hal ini pihak PT FI dan Indonesia.
“Kepentingan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara bagi kemakmuran rakyat sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku. Serta kepentingan korporasi (PT FI) yang menginvestasikan dana besar bagi kepentingan stakeholders,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/11).
Kurtubi juga meminta kepada Pemerintah dan PT FI untuk segera merealisasikan janji-janjinya kepada masyarakat Papua khususnya. Misalnya saja yang pernah disampaikan oleh Bupati Timika pada saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI ke PT FI beberapa waktu lalu.
“Keinginan mereka jelas smelter harus dibangun di Papua bukan di Gresik. Karena hal tersebut bisa mengurangi kesenjangan antara daerah penghasil tambang dengan Indonesia Barat (Jawa),” ujarnya.
Pasalnya, lanjut Kurtubi, jika pembangunan smelter tersebut dilakukan di Papua, maka dapat dipastikan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan multiplier effect lainnya di Papua. “Ini untuk keadilan bagi mereka yang menderita akibat pencemaran dari kegiatan tambang dan daerah penghasil,” katanya.
Politisi dari Partai Nasdem itu juga menambahkan, pembangunan smelter di Papua juga akan mendorong masuknya industri lain yang menggunakan output smelter, seperti kabel listrik dan pabrik pupuk. Karena seperti yang diketahui, Papua merupakan produsen gas yang cukup besar di Indonesia.
“Yang paling penting tidak ada ongkos angkut konsentrat dari Papua ke Gresik. Selain itu, hal ini untuk menjaga Papua tetap dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan mempercepat pembangunan infrastrukrur di Papua,” ujar Kurtubi. (Deni)