Connect with us

Berita Utama

Praktisi Hukum: Apgakum di Indonesia hanya Berani pada Partai Kecil

Published

on

Praktisi Hukum, Umar Husin dalam diskusi publik 'Partai Politik dan Budaya Korupsi', di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin, (24/4/2017). Foto Restu Fadilah/ NUSANTARAnews
Praktisi Hukum, Umar Husin dalam diskusi publik 'Partai Politik dan Budaya Korupsi', di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin, (24/4/2017). Foto Restu Fadilah/ NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Korupsi di Indonesia memang bukan dongeng melainkan fakta yang ada didepan mata. Ia digemari oleh banyak orang, tak terkecuali para pejabat di negeri ini.

Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi selama ini, kebanyakan pelakunya berasal dari berbagai kalangan pejabat negara, politisi, pengusaha, dan aparat hukum.

Modusnya pun semakin sulit dideteksi. Artinya tidak gampang mengidentifikasi sebuah praktik korupsi yang dilakukan oleh mereka-mereka yang dekat dan duduk di lingkaran kekuasaan.

Menyoroti soal praktik korupsi yang dilakukan oleh para politisi ditanah air. Modus yang digunakan oleh mereka pun bermacam-macam, seperti jual beli jabatan Direksi BUMN (Badan Usaha Milik Negera), kemudian korupsi tentang retribusi, APBD/APBN yang tidak pro-rakyat, dan lain-lain.

Tidak sedikit dari mereka ditangkap oleh aparat penegak hukum dalam hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan dijebloskan ke penjara. Namun sayang, hukum yang dijatuhkan kepada mereka yang korupsi cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Sebab aparat-aparat hukum kita beraninya hanya sama partai-partai yang kecil seperti PKS. Tapi kalau PDIP, Golkar, Demokrat aparat penegak hukum kita pada takut,” ujar Praktisi Hukum, Umar Husin dalam diskusi publik ‘Partai Politik dan Budaya Korupsi’, di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin, (24/4/2017).

Padahal partai-partai besar itu yang justru seringkali melakukan tindak pidana korupsi (tipikor). Akibatnya negara dirugikan hingga triliunan rupiah.

Contohnya seperti kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) TA 2011-2012.

Dalam kasus tersebut, banyak nama-nama besar dari kalangan partai yang terlibat, seperti Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar; Setya Novanto (Setnov), Gubernur Jawa Tengah; Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara; Olly Dondokambey, dan lain-lain. Bahkan proyek e-KTP disebut-sebut sebagai proyeknya Golkar.

Baca Juga:  KPK, OTT Pejabat MA Hingga Saipul Jamil

Tapi dalam penindakannya, kasus tersebut justru malah sempat menggantung selama dua tahun. Bahkan KPK baru kali ini, melakukan pencegahan terhadap Setnov yang perannya sangat sentral..

“Jadi seperti memberikan ruang negosiasi dan bermanuver,” tutupnya.

Reporter: Restu Fadilah
Editor: Achmad Sulaiman

Loading...

Terpopuler