Prabowo Fokus Sishanrata, Sakti Revitalisasi Industri Pertahanan

Menteri dan Wakil Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Tribun/Gita Irawan)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat pertahanan, Susaningtyas Kertopati menilai, sinergi antara Prabowo Subianto dan Sakti Wahyu Trenggono cukup baik di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menhan dan Wamenhan dipandang keduanya selalu bersinergi dalam menjalankan tugasnya di salah satu kementerian paling strategis tersebut.

“Prabowo (Subianto) lebih ke mengembalikan Sishanrata dan melakukan diplomasi pertahanan geopolitik dan geostrategi. Sementara Sakti (Wahyu Trenggono) ingin merevitalisasi industri pertahanan agar memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menekan current account deficit,” kata Susaningtyas di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Sehingga, kata dia, apa yang dilakukan petinggi Kemhan tersebut merupakan sinergitas yang saling mendukung antara satu sama lain.

“Jangan dilihat secara terpisah, di mana sesungguhnya apa yang dilakukan keduanya bersinergi,” ucapnya.

Terlebih, lanjutnya, harapan di tahun 2020 untuk pertahanan negara adalah meneruskan Program MEF 2020-2024 sesuai dengan tahapan yang sudah berjalan selama ini. Dengan memanfaatkan hasil kunjungan Menhan ke Turki dan Cina, maka terbuka peluang akselerasi di dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI.

“Berbagai sistem persenjataan yang ditawarkan kedua negara dinilai cukup proporsional di dalam mewujudkan network centric warfare sebagaimana yang telah dicanangkan Panglima TNI selama ini. Baik Program MEF 2020-2024 yang diintegrasikan ke dalam network centric warfare merupakan sistem pertahanan negara yang jauh lebih efektif dan efisien,” jelas perempuan yang karib disapa Nuning tersebut.

Menurutnya, rencana pemenuhan Alutsista TNI lima tahun mendatang juga patut disambut dengan baik mengingat Organisasi TNI yang baru telah disahkan melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2019. Penggelaran kekuatan TNI di Indonesia bagian Timur menjadi perhatian pemerintah dengan konsentrasi penyelesaian separatisme Papua. Sebab, katanya, kondisi keamanan di Papua juga dapat dinilai sebagai tolok ukur keberhasilan TNI di dalam melaksanakan OMSP sebagaimana dimuat dalam UU TNI dan RUU Perbantuan TNI.

“Dari data-data intelijen beberapa tahun terakhir, maka TNI diharapkan lebih aktif lagi di dalam mewujudkan stabilitas keamanan regional. TNI harus menunjukkan leadership di antara militer negara-negara anggota ASEAN. TNI dapat menyusun program aksi keamanan regional sesuai dengan ASEAN Political-Security Community yang telah dicanangkan sejak 2015,” terang Nuning.

“Kawasan perairan Laut Sulu antara Indonesia-Filipina-Malaysia dapat menjadi fokus TNI di dalam menunjukkan leadership di ASEAN. Dengan mewujudkan ketahanan regional, maka otomatis TNI juga dapat mewujudkan ketahanan nasional,” katanya lagi.

Dia menambahkan, perkembangan teknologi militer seiring dengan Revolusi Industri 4.0 menuntut Kemhan RI dan Mabes TNI untuk lebih berinovasi menciptakan taktik peperangan dan strategi tempur yang lebih baik dan sesuai dengan Alutsista yang dimiliki.

“Doktrin pertahanan negara dan dan doktrin TNI harus dikembangkan lagi sehingga TNI mampu menjalankan tugas yang diemban dengan lebih optimal,” pungkasnya. (eda)