Connect with us

Politik

Poyuono Minta Gerindra Dukung Ultimatum Mahasiswa Terkait Perppu UU KPK

Published

on

Ilustrasi Aksi Demo 30 September 2019 atau Aksi D30S di Depan Gedung DPR (Foto Dok. Merdeka).

Ilustrasi Aksi Demo 30 September 2019 atau Aksi D30S di Depan Gedung DPR (Foto Dok. Merdeka).

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum DPP Gerindra, Arief Poyuono mendukung utimatum gerakan mahasiswa agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK.

“Ayo kita dukung ultimatum gerakan mahasiswa untuk Joko Widodo terbitkan Perpu UU KPK,” seru Poyuono, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurutnya, Perpu untuk membatalkan UU KPK yang direvisi memang harus dilakukan oleh Joko Widodo. Pasalnya, kata dia, revisi UU KPK tersebut merupakan pesanan dari para bandit-bandit pencuri uang negara agar memperlemah KPK dalam memberantas dan menangkap para koruptor.

Selain itu juga, lanjutnya, tidak ada hal yang mendesak DPR dan Pemerintah melakukan revisi UU KPK.

“Karena keberanian KPK hingga kini sudah punya prestasi dalam pemberantasan korupsi, dan sudah menjadi lembaga yang sangat ditakuti para anggota legislatif dan eksekutif yang punya behaviour maling dan suka pada korupsi uang negara,” terang Poyuono.

Loading...

“Kalau saya pribadi, saya mendukung ultimatum dari gerakan mahasiswa dan masyarakat terkait desakan kepada Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu untuk UU KPK yang direvisi dengan waktu yang ditentukan,” tambah dia.

Selanjutnya Poyuono berharap Partai Gerindra juga ikut mendukung perjuangan mahasiswa dan masyarakat untuk meminta Joko Widodo mengeluarkan Perppu.

“Sebab Prabowo kan juga mengatakan kalau korupsi di Indonesia sudah pada tahap stadium empat. Nah, kalau KPK dilemahkan dengan revisi bisa-bisa korupsi di Indonesia bisa bikin collaps perekonomi Indonesia dan kemiskinan makin menjadi-jadi,” tuturnya.

Jika korupsi terus merajalela karena KPK lemah, kata dia, lantas bagaimana katanya mau membangun ketahanan pangan dan energi serta negara menguasai sumber daya alamnya.

Baca Juga:  Terungkap Temuan Alamat Bodong di Daftar Perusahaan Pencetak Surat Suara

“Jadi mari semua elit politik, rektor, dosen, guru dan tokoh agama kita dukung gerakan ultimatum mahasiswa dan masyarakat untuk men-deadline Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu UU KPK yang direvisi,” ujarnya.

“Jika tidak juga di Perppu sesuai tengat waktu yang ditentukan, kita bergerak dukung gerakan mahasiswa kepung Gedung MPR-DPR serta istana,” pungkasnya. (ach/sld)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler