NUSANTARANEWS.CO – Indonesia memiliki sekitar 127 gunung berapi yang tersebar di hamparan bumi nusantara. Keberadaan gunung berapi ini adalah sebuah berkah tersendiri bagi rakyat Indonesia – terutama bila pemerintah mampu mengelola potensi energi panas bumi (geothermal) dengan baik.
Pemerintah juga harus menyadari bahwa memberikan pengelolaan secara penuh kepada perusahaan swasta harus dengan persyaratan yang jelas dan tegas yang diatur oleh undang-undang – di mana rakyat yang merupakan bagian dari kepentingan nasional harus tetap dikedepankan.
Pada 2014 lalu misalnya, ramai gonjang-gonjing diberitakan oleh media massa bahwa bahwa Gunung Ciremai yang terletak di propinsi Jawa Barat, dijual kepada Chevron Geothermal Indonesia Ltd dengan harga 60 triliun. Tapi langsung dibantah oleh pihak pemerintah. (Baca juga: Pemerintah Tidak Serius Membangun PLTP).
Seperti kita ketahui, Chevron ketika itu berhasil memenangkan tender eksplorasi energi panas bumi di wilayah tersebut dari Pemerintah Daerah Jawa Barat. Namun pihak Chevron sendiri mengaku belum melakukan kegiatan apapun di gunung tertinggi di Jawa Barat ini. Sejak 2012 perusahaan Amerika ini sudah memenangkan tender pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di wilayah tersebut, namun belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemda Jabar.
Kabar mengejutkan kemudian muncul di akhir Januari 2015, Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengabarkan bahwa Chevron telah mengundurkan diri sebagai pemenang tender.
Menurut Rida, Chevron melihat potensi panas bumi di daerah Gunung Ceremai tersebut terbilang kecil, tidak sepadan dengan biaya teknologi yang akan mereka keluarkan untuk operasional. Secara ekonomis dinilai tidak menguntungkan mereka.
Alasan lain adalah lingkungan masyarakat sekitar yang tidak sepenuhnya mendukung proyek geothermal tersebut, yang diperkirakan hanya bisa menghasilkan listrik berkapasitas 150 megawatt (MW). Dengan mundurnya Chevron, maka pengembangan WKP di wilayah ini akan ditender ulang. (Banyu/Ed)
