NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Memanasnya hubungan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah baru-baru ini seakan terus menjadi bola liar sekaligus kontra produktif dan tidak terukur. Bahkan dalam hal ini Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Cibubur Kamis (23/2/2017) mengaku dirinya akan turut bertindak.
“Karena ini urusan bisnis, saya serahkan kepada menteri. Tapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” kata Jokowi.
Pemerintah tampaknya juga masih terus berspikulasi apakah nasib kontrak PT Freeport kedepan akan diperpanjang atau tidak.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar persoalan yang membelit antara Kementerian ESDM dengan PT Freeport bisa deselesaikan secara bijak.
Dirinya juga menegaskan bahwa sebagai perusahaan publik sudah sepatutnya, PT Freport mengikuti aturan main yang berlaku di Indonesia. Jika PT Freeport tetap masih ngotot itu akan berdampak kurang baik bagi Freeport sendiri.
“Freeport itu perusahaan publik. Kalau dia berhenti, dia juga akan jatuh sahamnya. Jadi, dalam hal ini tidak ada yang disebut menang atau kalah,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, dirinya meminta PT Freeport Indonesia sebagai pelaku usaha harus mampu menunjukkan sikap kooperatif. Yakni mengikuti aturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, hubungan dengan pemerintah memanas setelah Freeport mengancam menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional, karena merasa hak-haknya dalam Kontrak Karya (KK) telah dilanggar. Kemudian Freeport telah menghentikan kegiatan produksinya sejak 10 Februari 2017 lalu, karena tak bisa mengekspor konsentrat tembaga.
Pangkal masalahnya, Freeport membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjangnya di Tambang Grasberg, Papua. Sedangkan pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral.
Editor: Romandhon
