NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – PKB, Kalau Menterinya Salah, Ya Resikonya Presiden. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar enggan bicara banyak terkait isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo. Pasanya, semua urusan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
“Semua urusan reshuffle hak presiden, PKB tidak campur tangan urusan presiden,” ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Minggu (23/7/2017).
Belakangan santer Jokowi bakal mencopot dan mengganti sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Desas desus, ada sejumlah menteri yang bakal dilengserkan Jokowi menyusul ketidakpuasan presiden terhadap kinerja mereka.
Nama-nama macam Sri Mulyani, Darmin Nasution, Susi Pudjiastuti hingga Amran Sulaiman disebut-sebut masuk dalam pusaran reshuffle kabinet tersebut.
“Presiden nanti yang menentukan dan memilih sendiri. Benar (menteri yang ditunjuk, red) ya itu urusan presiden, salah ya resikonya presiden. Itu memang hak prerogatif yang menempel,” tegasnya.
Karenanya, pria yang akrab disapa Cak Imin ini tidak ingin berspekulasi terhadap hak prerogatif presiden tersebut.
“Kalau PKB campur tangan malah ketatanegaraan kita kacau,” tandasnya.
Pewarta: Eriec Dieda
