NUSANTARANEWS.CO – Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, Pandji R Hadinoto ajukan petisi politik kepemimpinan Pancasila Indonesia kepada pemangku keserentakan Pilkada Indonesia yang akan dilaksanan pada 15 Februari 2017 mendatang. Menurut Pandji, petisi ini penting guna merawat persatuan Indonesia terkait dengan dinamika Pilkada serentak nanti.
Adapun pertimbangannya, kata Pandji dalam petisinya diantaranya adalah, pertama, bahwa bersikap bijak memetik Bonus Demografi sudah sepatutnya dibarengi sikap politik kepemimpinan Pancasila Indonesia.
“Agar Bonus Demografi itu baik dan benar bisa terpetik pada saat yang tepat disertai terpenuhinya sejumlah syarat seperti indeks Pembangunan Manusia dan indeks Kebahagiaan Indonesia (BPS) yang memadai bagi intensitas penggiatan muatan lokal unggulan,” terang Pandji dalam keterangan yang diterima nusantaranews, Jumat (3/1/2017).
Pertimbangan yang kedua, Bonus Demografi dipahami sebagai kondisi dimana struktur umur penduduk dengan tingkat ketergantungan berada pada titik terendah atau setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung 40-50 orang usia tidak produktif, mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030 yad.
“Ketiga, Kepemimpinan Pancasila itu sesungguhnya dapat terwujud dalam alam nyata sekiranya pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998, terbudayakan secara merata di kehidupan sehari-hari masyarakat negara bangsa Indonesia,” lanjutnya.
Keempat, ke-45 butir pengamalan Pancasila terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa (7 butir), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (10 butir), Persatuan Indonesia (7 butir), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (10 butir), Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (11 butir).
“Kelima, pembudayaan ikhwal politik kepemimpinan Pancasila Indonesia ini amunisi bagi strategi Indonesia Mulia 2014-2024 sebagai awalan bagi strategi Indonesia bermartabat 2024-2034 dan Indonesia sejahtera lahir dan Batin 2034-2044 menuju Indonesia Jaya 2045,” urai Pandji.
Adapun yang keenam, pendidikan dan pembelajaran ke 45 butir pengamalan Pancasila dalam praktek keseharian di semua tingkatan struktur penyelenggaraan negara adalah motor penggerak utama agar sistem kepemimpinan Pancasila tertanam dalam akal, budi, jiwa sehingga terbentuk kinerja pemuliaan bagi kemuliaan terpadu.
Ketuhuh, sungguh mulia sekiranya para pengurus penyelenggaraan negara bangsa terbekali 7 (tujuh) kata semangat perpenjelasan UUD 45 dan siap berkenan duplikasikan kepemimpinan Pancasila ini kepada jajaran di bawahnya, dan seterusnya kepada lingkungan sosialnya.
“Kedelapan, dalam konteks sosial politik terkini seperti situasi dan kondisi kontroversial kiprah politik hukum pilkada serentak 2017, politik kepemimpinan Pancasila Indonesia ini adalah tepat jadi tumpuan solutif bagi sila kelima yaitu terwujudnya sikap kebersamaan atau rasa kegotongroyongan beraspirasi dan berkiprah kenegarabangsaan terbaik diantara ke 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara guna memberikan kepastian harmoni terbaik bagi konstituen dan kontestan agar berperilaku KOJA (Konstitusional, Jujur dan Adil),” tambahnya. (Sule)
