NUSANTARANEWS.CO, United Nation – Permintaan Negara-negara Teluk Berat, Qatar Minta PBB Fasilitasi Dialog. Menteri Luar Negeri Qatar menuduh negara-negara Arab melanggar UU Internasional karena telah melakukan pemboikotan terhadap negaranya. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan perselisihan Qatar dengan negara-negara Arab lebih baik diselesaikan di PBB.
Menurutnya, dalam situasi ini PBB adalah tempat yang tepat bagi Doha untuk mencari solusi mengatasi sanksi yang diberlakukan terhadap Qatar.
Seperti diketahui Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni lalu dengan menuduh negara pengekspor gas Teluk tersebut telah mendanai terorisme dan mulai mendekati Iran. Doha membantah tuduhan tersebut.
Baca: Di Balik Sanksi Terhadap Qatar
Keempat negara bagian itu diketahui telah memotong hubungan udara dan laut dengan Qatar serta memberi sanksi kepada puluhan kelompok dan individu. Uni Emirat Arab mengatakan bahwa Doha perlu mengubah kebijakannya sebelum dialog dapat berlangsung.
“Seluruh kampanye (tuduhan) mewakili serangkaian pelanggaran hukum internasional,” tegas Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan kepada wartawan setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal U.N Antonio Guterres seperti dikutip Reuters, Jumat (28/7).
“Keadaan Qatar tidak akan mengampuni setiap upaya untuk mengatasi pelanggaran tersebut dan mencoba menyelesaikannya melalui jalur yang benar. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah platform yang tepat untuk memulai,” katanya.
Duta Besar UEA untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Lana Nusseibeh mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan sepenuhnya legal, dapat dibenarkan dan proporsional.
Baca: Menguatnya Hubungan Iran Dan Qatar
“Kami berharap dapat melihat solusi diplomatik di tingkat regional melalui keterlibatan murni dari pihak mereka,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran penting dalam memerangi terorisme dan bahwa negara-negara tersebut akan membiarkan Guterres dan Dewan Keamanan memperbaruinya.
Pada bulan Juni, Qatar meminta agen penerbangan PBB yang berbasis di Montreal untuk campur tangan setelah tetangga Teluk menutup wilayah udara mereka ke penerbangan Qatar.
Sementara Mesir pekan lalu menuduh Qatar mengadopsi sebuah kebijakan pro-teroris yang melanggar resolusi DK PBB. Menurutnya, sangat memalukan kalau PBB tidak meminta pertanggungjawaban Qatar terkait fakte tersebut.
Baca juga: Qatar Serukan Dialog, UEA Ajukan Syarat
Negara-negara Arab menghendaki Qatar mengurangi hubungan dengan Iran, menutup semua pangkalan militer Turki di Qatar dan menutup saluran TV Al Jazeera. Permintaan yang tampaknya sulit untuk diamini Qatar.
“Kami ingin menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan kami tidak bersedia untuk meningkat dan mereka perlu mundur dari semua tindakan hukum mereka,” kata Al-Thani, yang juga bertemu dengan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson di Washington pada hari Rabu kemarin. (ed)
Editor: Eriec Dieda