NUSANTARANEWS.CO – Temuan hunian ‘perkampungan’ Tiongkok di hutan Cigudeg, Kota Bogor oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bogor beberapa waktu lalu membuat gelisah publik Indonesia. Dimana telah ditangkap beberapa orang yang terbukti telah menyalahi hak imigrasi dan izin tempat tinggal.
Bahkan mereka juga bekerja di salah satu perusahaan pertambangan mineral di sana. Ironisnya, para pekerja ini statusnya ilegal. Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Center Institute of Strategic Studies (CISS) Dahrin La Ode baru-baru ini saat dihubungi Nusantaranews mengaku cukup prihatin.
“Jangan manjakan orang Cina di Indonesia. Ini masa orang Cina dimanjakan. Mentang-mentang dia berinvestasi besar-besaran dan nempat di Indonesia, lantas apapun yang diminta Cina diberikan oleh pemerintah. Itu suatu kesalahan juga dan itu melanggar kedaulatan,” kata Dahrin La Ode.
Baca:
- Aparat Harus Pro Aktif Tanggapi Persebaran Warga Asing
- 5 WNA China Diduga PSK Terciduk Petugas Imigrasi
- Profil Perusahaan di Balik TKA Ilegal Asal Tiongkok di Hutan Bogor
- Perkampungan Tiongkok Di Perbukitan Terpencil Bogor
Baginya, keberadaan TKA ilegal asal Tiongkok di Indonesia ini seakan kian menguatkan asumsi bahwa warga negara asing, khususnya dari negara Cina memperoleh tempat khusus.
“Cina yang saya maksud ya Cina itu negara, Negara Cina, Komunis itu,” terangnya.
Untuk itu dirinya berpesan agar pemerintah lebih serius mengurus negara Indonesia. Artinya, utamakan kepentingan bangsa.
“Cobalah negara ini diurus dengan ideologi Pancasila. Mohon kepada pemerintah mengelola negara ini berdasarkan UUD 45 dan Pancasila,” himbaunya. (Red-01/Adhon)
