NUSANTARANEWS.CO, Surabaya –Pengelolaan Sekolah Islam bermasalah, kinerja kemenag dikeluhkan. Pengelolaan sekolah berbasis agama Islam yang dikelola Kementerian Agama (Kemenag) di Jatim bermasalah. Pasalnya, banyak keluhan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenag ternyata merugikan para guru hingga orang tua siswa di sekolah tersebut.
Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan banyak keluhan guru-guru di sekolah Islam yang dikelola Kemenag ternyata banyak merugikan mereka. “Saya mengambil contoh di Sidoarjo. Guru-guru sekolah Islam merasa dirugikan adanya beberapa kebijakan dari Kemenag,” ungkap wanita yang juga mantan anggota DPRD kabupaten Sidoarjo ini saat ditemui di kantornya, Jumat (18/9).
Dikatakan oleh Politisi asal PKB ini, dijumpai birokrasi di Kemenag terlalu berbelit dan tidak sederhana seperti di Diknas. “Di Sidoarjo, insentif dan impassing, persyaratan dan pencairannya berbelit. Untuk aksesnya juga susah,” jelasnya.
Tak hanya itu, kata Anik, soal bantuan pulsa pemerintah untuk siswa dan guru terdampak Covid-19, ternyata Kemenag menjadi agen penjual pulsa. ”Kalau di Kemendikbud ada anggaran 9 T untuk pulsa gratis. Sementara di kemenag tidak ada, yang ada hanya menfasilitasi kerjasama dengan provider diskon pulsa 50 hingga 60 persen. Kenapa Kemenag tak sama dengan Kemendikbud. Kemenag jadi agen Pulsa jadinya,” jelasnya.
Kemenag, sambung Anik Masclahah selama ini mengelola sekolah-sekolah berbasis Islam yang mayoritas sekolah maarif swasta yang jumlahnya hampir sama banyak dengan sekolah negeri yang dikelola diknas.
Atas pengaduan tersebut, dalam waktu dekat Anik mengaku akan mencoba menyampaikan hal tersebut atas temuan dilapangan tersebut. ”Tentunya hal ini akan saya perjuangkan karena banyak guru dan siswa di sekolah Islam dirugikan atas kebijakan Kemenag. Saya juga akan menyampaikan temuan ini juga ke Kementerian PMK,” tandasnya. (setya)
