Berita UtamaEkonomiFeaturedHukumPolitikTerbaru

Pemerintah Pusat! Berhenti Membohongi Rakyat, Reklamasi Hanya Akan Tenggelamkan Jakarta

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pakar Teknik Kelautan Intitute Teknik Bandung (ITB) Muslim Muin menyebut pernyataan pemerintah yang menilai bahwa reklamasi teluk Jakarta tidak menimbulkan ancaman merupakan kebohongan besar. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia berusaha kekuat tenaga membohongi dan membodohi masyarakat hanya karena ingin membela taipan serakah yang berambisi besar di Indonesia. Salah satunya dengan cara mencabut dan mendukung reklamasi teluk Jakarta yang kini sudah menjadi isu nasional.

“Kesimpulan yang menyebutkan tidak ada ancaman dari laut (reklamasi teluk Jakarta), itu bohong. Reklamasi memperparah banjir. Jika reklamasi dilanjutkan, Jakarta harus membangun giant sea wall. Biaya membangunnya sangat besar,” ujar Muin di Jakarta, Kamis (2/11/).

Ahli kelautan ITB ini menilai aneh sikap pemerintah yang menganggap reklamasi untuk menyelamatkan Jakarta agar tidak tenggelam. Padahal, alasan itu sengaja dibuat-buat dan dicari-cari agar kepentingan taipan serakah yang terwujud dalam reklamasi teluk Jakarta tercapai di Indonesia.

“Sekarang teluk Jakarta airnya dari puncak. Tidak jelas. Sudah begitu, sungainya tidak jelas. Sekarang mau direklamasi. Ditutup. Apa enggak tambah mampet itu. Udah manpet, lebih manpet lagi,” cetusnya.

Baca Juga:  Ketua Lembaga Dakwah PCNU Sumenep Bahas Tradisi Unik Penduduk Indonesia saat Bulan Puasa

Muin mengingatkan, reklamasi teluk Jakarta sama hal dengan menghadang air sungai yang akan ke laut dan hal tersebut akan menimbulkan potensi tenggelamnya Jakarta. Dengan kata lain, reklamasi teluk Jakarta itulah yang berpotensi akan menenggelamkan Jakarta.

“Sekarang kita tidak mampu menghadang air laut. Kalau kita bangun reklamasi, kita akan hadang air sungai. Jadi, reklamasi ini tidak melindungi Jakarta. Tapi menenggelamkan Jakarta,” katanya.

Ia pun menyarankan agar proyek reklamasi teluk Jakarta segera dihentikan. Karena hal tersebut akan menyengsarakan rakyat. Sikap ngotot pemerintah, terutama pusat patut disayangkan. Bagaimana mungkin para pemimpin negara justru membela kepentingan taipan serakah daripada membela kepentingan rakyat, padahal mereka memimpin atas pilihan dan amanat rakyat itu sendiri.

“Kalau sudah begini, sudah stop reklamasi. Yang sudah terbangun kita kaji, kita modelkan. Kalau saya yang rugi itu nelayan. Mengambil nafkah nelayan. Saya ingin reklamasi ini ditempati oleh nelayan. Utamanya begitu, bisa nanti dicampur dengan wisata. Bukan ruko begitu,” pungkasnya.

Baca Juga:  Atas Instruksi Raja Maroko, Badan Asharif Bayt Mal Al-Quds Meluncurkan Operasi Kemanusiaan di Kota Suci Jerusalem selama Ramadhan

Reporter: Syaefuddin Alayubbi
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews

Related Posts

1 of 13