NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Keterpaduan antara pembangunan Pemerintah Daerah, terutama sumber daya buatan yang dipersiapkan dari rencana pertahanan bidang militer, ternyata sangat membutuhkan peranan TNI.
Sebab, sebelum menentukan suatu pembangunan wilayah pertahanan, segala aspek pun dipertimbangkan.
“Sistem pertahanan negara perlu disiapkan dalam menghadapi ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat menimbulkan maupun mengancam keutuhan NKRI,” kata Ketua Tim Pokja Kajian Strategis Sahli KASAD, Kolonel Arm Tria Wibawa dalam kunjungan yang berlangsung di ruang merah, Makorem, Senin (24/2/2020).
Ia menilai, keterpaduan antara aspek kesejahteraan dan pertahanan harus selaras dengan tujuan sesuai yang sudah direncanakan.
“Intinya, apakah ada keterpaduan antara aspek kepentingan pertahanan dengan aspek pembangunan yang dicanangkan oleh pihak Pemda. Jadi, itu semua butuh pelibatan ataupun peranan TNI,” jelasnya.
Sekadar tambahan, sinergi kerjasama sipil-militer merupakan suatu keniscayaan. Pasalnya, misi militer di era globalisasi yang multidimensi akan berdampingan dengan misi sipil non militer. Tidak bisa dihindari penyelesaian permasalahan yang dihadapi akan produktif dengan menggunakan formulasi sinergi kerjasama sipil-militer,
Lebih lanjut, militer Indonesia saatnya membuka pikiran terhadap berbagai pandangan profesional yang memiliki kompetensi walaupun terkesan berbeda tetapi bila dikaji lebih jauh akan memberi manfaat bagi pengembangan organisasi dan manajemen secara menyeluruh.
Pembangunan profesional TNI agar berkembang menjadi militer profesional yang tangguh memang sudah tuntutan universal dunia. Apalagi bagi NKRI yang kuat, di mana salah satu dimensi kekuatannya ialah perlu kekuatan TNI modern yang memiliki daya pukul dahsyat dengan dukungan teknologi informasi dan mobilitas tinggi menjangkau wilayah nasional, mulai dari misi peri-peri perbatasan negara sampai ke pusat gravitasi politik-ekonomi dan persatuan bangsa untuk menyukseskan misi pembangunan nasional. (brw/adm)
