Connect with us

Politik

Dianggap Warisan Orde Baru, Politisi NasDem Tolak Penataran P4

Published

on

anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Safii saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (24/2/2020).

Anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Safii saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (24/2/2020). (Foto: Setya W)

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ditolak mentah-mentah di Jatim. Pasalnya, penataran tersebut dianggap merupakan tinggalan orde baru.

“Kami tidak setuju penggunaan P4 untuk menggairahkan kembali pengertian Pancasila untuk diterapkan di masyarakat. Memang harus ada sosialisasi tentang Pancasila, namun tidak menggunakan istilah-istilah yang ada pada jaman orba. Misalnya P4 dan lain-lain,” ungkap anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Safii saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (24/2/2020).

Politisi asal Partai Nasdem ini mengatakan walaupun di dalam P4 tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila, namun dalam prakteknya hal tersebut untuk memperkuat pemikiran-pemikiran di jaman orba di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Arah P4 itu dari semua poin-poin yang ada untuk penguatan kepentingan jaman presiden Soeharto,” jar mantan Wakil Bupati Pasuruan ini.

Jika benar nantinya era kepemimpinan Presiden Jokowi memberlakukan lagi, kata pria asal Pasuruan ini, akan ada mengarah penguatan kekuasaan pada kepemimpinan presiden Jokowi.

Pihaknya, kata Muzamil, minta ke pemerintah membentuk baru tentang bagaimana mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar.

“Memberikan pedoman dan penjabaran praktek Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya.

Pemerintah akan menghidupkan kembali Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang pernah ada pada era Orde Baru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan P4 akan dihidupkan kembali dengan format baru.

“Dahulu, sebelum saya meninggalkan BPIP itu sudah ada keputusan kita akan menciptakan penataran-penataran. Jadi, itu sudah dimulai,” kata Mahfud MD di Jakarta, Senin (18/2/2020).

Hal itu disampaikan Mahfud usai Pertemuan Koordinasi Membangun Sinergi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta.

Baca Juga:  Penegakan Ekonomi Konstitusi di Indonesia Masih Lemah

Mahfud memastikan bahwa materi penataran yang akan diberikan tidak monoton dan itu-itu saja sebagaimana pernah pada masa Presiden Soeharto.(setya)

Loading...

Terpopuler