Hankam

Pemahaman Ideologi Kebangsaan Sebagai Penentu Kelulusan CPNS

Anggota DPR RI, Sukamto
Anggota DPR RI, Sukamto. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota DPR RI, Sukamto mengusulkan pemahaman ideologi kebangsaan dapat dijadikan sebagai penentu kelulusan tes calon pegawai negeri sipil alias CPNS. Pasalnya, pemerintah masih kecolongan dalam merekrut CPNS yang berpaham radikal.

“Saya mengusulkan dan mendorong Menpan/RB dan BKN memasukkan wawasan ideologi kebangsaan atau 4 pilar berbangsa sebagai salah satu bahasan pokok tes tulis dan wawancara seleksi penerimaan CPNS 2019,” kata Sukamto dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Jadi, kata Sukamto, hasil ujian wawasan kebangsaan menjadi bobot penilaian yang signifikan sebagai penentu kelulusan peserta seleksi CPNS.

“Ini sebagai langkah antisipatif agar pemerintah tidak kecolongan lagi merekrut ASN berpaham radikal,” katanya.

Menurutnya, laporan Badan Intelijen Negara (BIN) pada akhir 2018 sangat mengejutkan. Di mana, sekurang-kurangnya ada 100 masjid yang dimiliki gabungan kementerian, lembaga dan BUMN terindikasi melakukan aktivitas radikalisme.

“Itu diperkuat dangan adanya data sekitar 50 penceramah yang sudah masuk ke dalam masjid-masjid tersebut dan sudah terindikasi paham radikal,” ungkapnya.

Baca Juga:  Hut Ke 78, TNI AU Gelar Baksos dan Donor Darah

Yang terbaru, lanjut Sukamto, belakangan ramai di pemberitaan bahwa ditemukan beberapa indikasi bahwa salam satu Direktur PT Bank Tabungan Negara atau BTN Persero diduga terpapar radikalisme.

“Kalau data ini betul, maka akan jadi preseden buruk bagi pemerintah dalam memberantas radikalisme,” tegasnya.

Dirinya mendesak Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menindaklanjuti beberapa temuan dan segera mengambil langkah terencana dan terpadu dalam rangka memangkas bibit-bibit radikalisme di lingkungan Kementrian/Lembaga dan BUMN.

“Indonesia yang saat ini berada dalam darurat toleransi memang harus dijawab dengan langkah kebijakan pemerintah dan penegakan aturan yang berani dan berkesinambungan,” tutupnya. (sld/eda)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 3,050