NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Pastikan subsidi kuota internet tepat sasaran, DPRD akan panggil Dindik Jatim. Kuota internet gratis bagi guru, siswa, mahasiswa dan dosen menjadi angin segar bagi kalangan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan kuota internet gratis untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ), termasuk di Jawa Timur.
Secara nasional, bantuan subsidi kuota internet untuk pembelajaran daring yang dialokasikan sebesar Rp 7,2 triliun ini diharapkan dapat meringankan beban guru dan siswa dalam pembelajaran daring.
Langkah Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar itu mendapat apresiasi dari Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Subiati. Politisi Partai Demokrat menegaskan paling tidak kuota gratis ini dapat mengurangi beban guru, dosen, siswa, dan mahasiswa.
“Kami mengapresiasi pemerintah karena sangat membantu siswa dan para orang tua. Akhirnya, keluhan masyarakat selama ini didengar oleh pemerintah,” katanya saat ditemui usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Jumat (28/8).
Sri Subiati yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim pun meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait jaringan internet, meskipun tempat tinggalnya di pelosok-pelosok Jatim.
“Jangan khawatir, internet sudah masuk ke daerah-daerah. Cuma, mungkin ada beberapa tempat sekitar 5 persen yang belum terjamah jaringan internet. Yang tidak terjamah itu seperti di daerah pegunungan. Tapi sekarang kan pemerintah juga berusaha untuk internet itu betul-betul bisa sampai ke pelosok-pelosok Jatim,” ujarnya.
Meski demikian, tidak semuanya para siswa memiliki gadget sebagai alat utama PJJ. Hal ini, kata dia, juga harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi Jatim untuk mendata, selain mendata seluruh jumlah yang mendapatkan kuota gratis tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar hak pendidikan bagi warga Negara Indonesia, khususnya di Jatim harus adil dan benar-benar merata.
“Untuk gadget tidak semua siswa memiliki, ini seperti buah simalakama. Dalam arti, sekarang anak-anak dipaksa harus di sekolah dan tatap muka itu masih sangat berbahaya walaupun ada zona hijau ataupun kuning. Tapi kalau kami masih belum setuju, ya,” jelasnya.
Dalam hal ini, kata Sri Subiati, peran komisi E agar tepat sasaran untuk kuota internet, akan melakukan kontroling dan monitoring. Pihaknya tidak menginginkan generasi penerus bangsa ini masih ada yang tidak kebagian kuota internet gratis dari pemerintah.
“Kami akan memonitoring secara langsung ke masyarakat. Termasuk di Dapil saya Pacitan yang di daerah itu adalah pegunungan agar betul-betul bisa sampai ke masyarakat yang memang memerlukan,” pungkasnya. (setya)
