NUSANTARANEWS.CO – Barack Obama naik menjadi presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2009. Segera setelah resmi menjabat, Obama menggeser kebijakan politik luar negeri AS ke kawasan Asia Pasifik. Satu keputusan penting dalam kepemimpinan AS.
Sebagai wujud keseriusannya, AS waktu itu mulai aktif di Trans-Pasific Partnership (TPP); suatu perjanjian perdagangan bebas yang luas yang mencakup 12 negara Pasifik. Seperti diketahui, TPP yang mencakup 40% ekonomi dunia dirundingkan pada 2015 oleh sejumlah negara, termasuk Amerika, Jepang, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Meksiko. TPP ditujukan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan memicu pertumbuhan, termasuk dengan memangkas tarif. Beberapa langkah yang disepakati negara-negara anggota TPP antara lain adalah standardisasi ketenagakerjaan, lingkungan, hak cipta, paten, dan proteksi-proteksi hukum lainnya.
Kebijakan luar negeri AS di bawah Obama yang mengarah ke kawasan Asia Pasifik disadari atau tidak, telah memberikan efek besar bagi perkembangan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi bagian dari kepentingan nasional Amerika, khususnya terkait minyak, tiba-tiba saja begeser ke Asia Pasifik di bawah kepemimpinan Obama. Akibatnya, kawasan Timur Tengah kini seakan-akan menjadi kawasan yang tidak bertuan yang marak dengan konflik-konflik sektarian. Pada 2010, The Arab Spring pun berlangsung.
Arab Spring bertarti juga kebangkitan dunia Arab, merupakan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes besar-besaran yang terjadi di tanah Arab. Gerakan yang juga dikenal pemberontakan Arab ini dimulai sejak 18 Desember 2010 silam yang berhasil memicu terjadinya revolusi di Tunisia, Mesir, perang sudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, Yaman, protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, Oman, Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi sendiri, Sudan dan Sahara Barat, bahkan hingga kersusuhan di Israel. Kesemuanya terinspirasi dari kebangkitan dunia Arab (Arab Spring). Konflik sektarian di Timur Tengah diperparah dengan kemunculan ISIS atau ISIL atau Daesh, yang hingga kini masih tetap eksis beraksi.
Terlepas isu yang menyebutkan ISIS merupakan organisasi buatan AS, tapi eksistensi kelompok militan radikal itu telah membuat kekacauan besar di Timur Tengah serta berhasil membuat gerah negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
Terlepas dari itu, Barack Obama telah resmi menyerahkan tampuk kepemimpinan AS kepada Donald Trump pada 20 Januari 2017. Ganti Presiden, ganti kebijakan. Kesan ini juga tampak berlaku di Amerika Serikat.
Buktinya, di awal kerjanya Trump langsung membuat kebijakan mengejutkan. Presiden ke-45 itu menarik partisipasi AS di Kemitraan Trans Pasifik (TPP) yang telah dibangun susahpayah oleh Obama. Trump menilai TPP hanya akan membuat rugi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Alhasil, TPP ketar ketir. Kongres dipaksa merevisi perjanjian dan kesepakatan untuk mempertahankan forum ini. Pilihan hanya dua; dibubarkan atau mencari negara baru untuk menutupi absennya AS. Kabarnya kongres tengah membujuk China dan Indonesia.
Lebih lanjut, laporan teranyar dari Reuters Donald Trump segera mengambil kendali minyak, khususnya di Suriah untuk memerangi ISIS. “Anda tak akan melihat ISIS jika kita kendalikan minyak,” kata Trump kepada Abcnews.
Trump menjelaskan bahwa alasan utama mengapa Daesh alias ISIS mampu memperoleh kekuatan adalah karena perdagangan minyak.
Berbicara tentang Suriah, di mana koalisi internasional yang dipimpin AS telah meluncurkan serangan udara terhadap Daes, Trump menegaskan bahwa ia berencana untuk membuat zona aman bagi warga sipil.
Selama kampanye pemilu, Trump berbicara beberapa kali menciptakan daerah aman bagi pengungsi Suriah di Suriah. Ketika berdebat, Trump telah menyatakan akan membendung gelombang pengungsi Suriah pergi ke luar negeri dan menurunkan beban pada negara-negara tetangga dan Eropa. (Sego/ER)
