NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Warga dunia maya ramai membicarakan ihwal Presiden Jokowi yang akan meresmikan Masjid Raya Jakarta Barat 16 April 2017 mendatang. Pasalnya rumah ibadah umat Islam yang akan diberi nama Masjid Hasyim Asya’arie itu diklaim sebagai bentuk kerja nyata pasangan calon (paslon) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot).
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap menilai pendukung paslon Ahok-Djarot menggunakan masjid ini sebagai “kerja nyata Ahok-Djarot”. Menurutnya, fasilitas agama Islam inipun dijadikan bahan kampanye paslon Ahok-Djarot untuk raih suara pemilih umat Islam.
“Benarkah pembangunan Masjid Raya Jakarta sebagai kerja nyata Ahok-Jarot? Tidaklah,” kata dia dalam siaran tertulis yang diterima redaksi, Senin (10/4/2017) di Jakarta.
Muchtar menambahkan bahwa pembangunan Masjid tersebut sudah dimulai saat Jokowi sebagai gubernur. Prakarsa pembangunan masjid disetujui DPRD tahun 2012. Mulai dikerjakan gubernur Jokowi tahun 2013. Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan masjid, dinamai Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, seorang pendiri NU dan suku Jawa.
“Gubernur Ahok hanya meneruskan. Klaim kerja nyata Ahok-Djarot adalah manipulasi fakta sejarah. Selama 5 tahun, Pemprov DKI hanya mampu bangun satu unit Masjid Raya se-DKI, padahal ada 5 Kotamadya dan Satu Kabupaten,” sambung dia.
Dirinya menilai bahwa mestinya masjid itu harus bernuansa budaya Betawi, bukan Jawa. “Jadi sangat mengada-ngada kalau nama masjid diganti nama bukan orang Betawi. Tidak sesuai dengan semangat awal pembangunan,” terangnya.
Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi DKI tahun 2014-2017, ada kebijakan penataan bangunan dan gedung pemerintah yang bernuansa budaya Betawi. Urusan perumahan rakyat membangun Masjid Raya bernuansa Betawi di Jakarta Barat. Target capaian terbangunnya satu Masjid Raya bernuansa budaya Betawi di Jakarta Barat.
“Bernuansa budaya Betawi tentu saja bermakna produk masyarakat Betawi. Manipulasi nama tokoh hanya untuk kepentingan politik suara pemilih NU di DKI dalam Pilkada tentu harus dihilangkan,” ungkap Muchtar.
Penulis: Romandhon
