NUSANTARANEWS.CO – Di tengah arus globalisasi gelombang ketiga yang memporak-porandakan tatanan dunia abad 20 – sementara tatanan dunia baru abad 21 belum menampakkan wajahnya – hubungan dunia internasional pun terus bergolak. Dunia memasuki situasi batas yang penuh ketidakpastian. Tidak mengherankan bila dunia kini dilanda ketegangan dan konflik bersenjata di mana-mana. Bahkan aktor non negara pun mulai menjadi pemain kunci seperti: NATO, Hizbullah, Teroris dan Perompak.
Dunia barat sendiri kini mulai dilanda dengan kebangkitan gerakan “populisme” yang pada dataran tertentu dapat mengancam stabilitas demokrasi yang sudah mapan. Bukan itu saja, abad 21 juga ditandai dengan menguatnya peran aktor non negara yang mampu mengimbangi kekuatan negara – mulai dari NATO hingga teroris dan perompak bersenjata terorganisir.
Secara nyata aktor non negara telah terlibat dalam penghancuran entitas negara bangsa, sekaligus sebagai sinyal ancaman terhadap eksistensi negara dalam tatanan dunia baru mendatang. Sebagai contoh kita bisa melihat NATO ketika membantai dan menghancurkan Yugoslavia.
Baca:
- Agenda Setting Tersembunyi Amerika Serikat: Perspektif Perang Non Militer Milenium Ketiga
- NATO Telah Mengubah Eropa Menjadi Medan Perang Melawan Rusia
Kemudian koalisi imperialis-teroris yang membunuh Khadafi dan mengusir jutaan pengikutnya dari tanah airnya menjadi pengungsi dan diperjual belikan sebagai budak. Tapi koalisi imperialis-teroris gagal mengusir Presiden Bashar Assad dari Suriah – namun masih menduduki sebagian wilayah kedaulatan Suriah hingga hari ini, terutama berkat dukungan aliansi AS, Israel dan Arab Saudi.
Selain teroris, aksi perompak juga mulai mengancam keamanan jalur perairan perdagangan strategis yang melalui kawasan Indo-Pasifik, terus ke Selat Malaka hingga Laut Sulu Sulawesi.
Baca:
- Mengenang Qaddafi dan Teori Universal Ketiganya
- Bajak Laut Menguasai Satu Juta Kilometer Persegi Laut Sulu-Sulawesi
Kegamangan situasi juga ditandai dengan meningkatnya perebutan pengaruh negara-negara besar yang ingin menguasai geopolitik dan sumber daya alam (SDA) terbukti yang belum diekploitasi. Salah satu perebutan yang paling hangat belakangan ini adalah sengketa antara Israel dan Lebanon untuk eksploitasi migas di Laut Mediterania. Termasuk perang proxy di Myanmar atas nama etnis Rohingya yang mengganggu jalur pipa migas Cina-Mynmar.
Terkait persaingan perebutan energi ini, kasus Ukraina merupakan sebuah model menarik dari gaya perang asimetris untuk penguasaan energi secara geopolitik. Tidak mengherankan bila Presiden Obama begitu ngotot melancarkan proxy war di Ukraina demi memotong jalur migas Rusia ke Eropa.
Baru-baru ini, setelah proses yang alot dan tidak terlalu transparan, pemerintah Lebanon mengeluarkan lisensi ke konsorsium minyak dan gas (Total SA, Eni International BV, dan JSC Novatek) untuk memulai eksplorasi dan produksi di blok 4 dan 9, blok yang terakhir disebut sebagiannya diperdebatkan oleh Israel, yang mengklaim bahwa 860 km2 dari 1.742 km2 adalah miliknya.
Alih-alih membawa persoalan sengketa ini ke arbitrase internasional, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman malah mengambil sikap menentang, seraya mengatakan langkah Lebanon tersebut sebagai “tindakan yang sangat menantang dan provokatif”.
Kata-kata provokatif Lieberman bisa saja menjadi pembuka jalan untuk sebuah konfrontasi militer yang akan melibatkan Hizbullah yang didukung Iran. Namun, sengketa ladang gas ini tidak cukup alasan bagi Israel untuk memobilisasi pasukannya dan mengganggu stabilitas yang telah tercapai sejak lama di perbatasan utara Lebanon.
Menariknya, ditengah memuncaknya sengketa ladang gas antara Israel dan Lebanon ini, Washington justru melakukan manuver diplomatik dengan cepat untuk menurunkan tensi ketegangan di kawasan. Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, langsung mengirim asistennya untuk Urusan Timur Tengah David Satterfield ke Lebanon dan Israel. Satterfield menyampaikan pesan yang jelas bahwa perselisihan maritim semacam itu tidak perlu berkembang menjadi konflik terbuka.
Baca:
Di sisi lain, Iran telah menempatkan kapal-kapal perangnya di sekitar Lebanon. Bahkan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah telah memerintahkan sayap militernya untuk mempersipkan seluruh rudal yang mereka miliki bila Israel memaksakan kehendaknya. Pernyataan Nasrallah jelas menunjukkan bahwa Hizbullah telah siap menghadapi agresi Israel ke Lebanon.
Meski isu sengketa ladang gas meningkat, namun belum menjadi alasan kuat bagi Israel untuk menyeret Lebanon ke dalam perang berikutnya. Tapi kehadiran militer Iran dan milisinya di perbatasan selatan Suriah – bisa saja menyulut Israel untuk melakukan tindakan preemptive.
Bagi Israel, krisis Suriah dengan kehadiran militer dan milisi pro-Iran adalah sebuah ancaman nyata. (Agus Setiawan)
