NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Minta usut tuntas rusuh Grahadi, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap pelaku kerusuhan dalam aksi penolakan Omnibus Law di Grahadi Surabaya, Kamis (8/10).
Menurutnya, dalam proses demokrasi semua aspirasi secara terbuka diberi ruang untuk diakselerasikan. Tetapi hindari pengrusakan fasum dan fasos termasuk hindari anarkisme. “Yang terjadi kemarin, Kamis (8/10) semoga tidak terjadi lagi di lain waktu, mengingat fasilitas umum yang dirusak ini dibangun dengan uang rakyat,” jelasnya di Surabaya, Jumat (9/10).
Yang lebih miris lagi, tambah Khofifah, tidak sedikit anak kecil dan pelajar yang ikut serta dalam aksi pengrusakan tersebut. Khofifah yakin anak-anak tersebut tidak paham dan tidak tahu apa itu UU Cipta Kerja hingga detail per pasal yang dipersoalkan.
“Kalau tujuannya untuk menyampaikan aspirasi, unek-unek, dan tuntutan saya yakin aksi pengrusakan itu tidak akan terjadi,” tambah dia.
Sementara itu, terkait aspirasi buruh, Gubernur Khofifah mengaku sudah menandatangani surat untuk presiden RI Jokowi untuk menunda pelaksanaan Omnibus Law.
“Aspirasi mereka yang meminta Gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo langsung saya penuhi. Hari ini surat dikirim melalui Mendagri,” tandasnya. (Setya)
