NUSANTARANEWS.CO – Pelayanan haji merupakan faktor utama dalam menjamin keberlangsungan para jamaah. Karena itu, komisi VIII DPR menekankan adanya proteksi pemerintah dalam menunjang kebutuhan petugas haji.
Anggota komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mengatakan sejauh ini komisi pengawas haji Indonesia tengah menyoroti minimnya petugas haji yang disertakan ke Arab Saudi. Karena itu, ia menghimbau supaya pemerintah segera berkordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk menyepakati penambahan petugas pelayan haji.
“Salah satu penekanan komisi VIII DPR telah meminta Kedutaan Besar Arab Saudi membantu Kementerian Agama untuk terus melakukan koordinasi dan konfirmasi terkait jemaah haji,” ujar Maman saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/8).
Maman mengutarakan pemerintah dapat belajar dari penyelenggaraan haji tahun lalu. Sebelumnya, kata dia, persoalan tekhnis haji seringkali terkendala kerumitan birokrasi di Arab Saudi.
Maman menghimbau dapat segera menginventarisir data para calon jamaah haji yang berangkat tahun ini. Selanjutnya, menurut dia, Kemenag dapat segera mempersiapkan langkah selanjutnya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan persoalan dalam proses pelaksanaan haji nantinya.
“Sejauh mana data-data jamaah kita yang tinggal disana. Darimana saja asalnya. Dan kondisi kesehatannya gimana. Yang tanggung jawab sepenuhnya adalah kemenag. Maka itu harus dikomunikasikan dengan baik,” paparnya. (hatiem/red-01)
