NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tanggal 17 April 2019 adalah hari pesta demokrasi terbesar bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pilpres, pileg nasional, pileg tingkat satu, pileg tingkat dua, serta pemilihan anggota DPD secara serentak sekaligus.
Akan tetapi menjelang pemilu serentak yang tinggal beberapa hari lagi, KPU belum dapat menyelesaikan persoalan yang paling krusial dan menentukan. KPU belum dapat menyuguhkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang valid, transparan, jujur dan kredibel.
Demikian disampaikan sejumlah organisasi relawan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang terdiri dari Relawan Ganti Presiden (RGP), Aliansi Pencerah Indonesia (API), APPSI-BKMT, APTSI DSKS, Barisan Saksi Umat, Laskar TPS, TPM, UPN, FORSAP, dan TU WAI melalui pernyataan resminya yang diterima nusantaranews.co, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
“Kami pernah bersama Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandi menemui KPU-RI (Komisi Pemilihan Umum-RI) pada 1 Maret 2019 dan telah melaporkan temuan-temuan kami, seperti kami sampaikan pada konferensi pers hari ini. Namun sampai hari ini DPT yang mengandung banyak cacat belum diperbaiki sesuai janji KPU yang disampaikan pada kami pada 1 Maret yang lalu,” tulis pernyataan tersebut.
Disampikan pula sekian hal yang ditemukan diantara ialah; Pertama, telah ditemukan data pemilih yang janggal dan tidak wajar, yakni jumlah pemilih dengan tenggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember dalam jumlah yang sangat besar, masing-masing 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta.
Kedua, data yang tidak wajar itu berasal dari data yang invalid, ganda, dan data yang tidak melalui proses coklit (pencocokan dan penelitian). Sebagai misal, ditemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang lahir pada tanggal yang sama. Dan kenyataan aneh ini terdapat pada ratusan TPS yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu.
Ketiga, telah ditemukan dugaan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa.
Keempat, telah ditemukan data KK yang manipulatif, satu KK ada yang berisi ratusan hingga ribuan orang di Banyuwangi, Magelang, dll. Hal ini merupakan manipulasi serius karena melanggar UU Pemilu No. 7 Th. 2017 pasal 488.
Kelima, temuan DPT invalid ini terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogjakarta. Bila ditambah dengan bebearpa wilayah lain, total akumulasi dugaan DPT tidak wajar meliputi sekitar 18 (delapan belas) juta kasus.
Keenam, DPT yang mengandung banyak ketidak wajaran, tidak logis dan invalid merupakan ancaman terhadap legitimasi (keabsahan) pemilu.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, para relawan ini menilai, persoalan serius yang menyangkut DPT sebagaimana tersebut di atas harus diselesaikan sesegera mungkin. Pihaknya tidak ingin pemilu 17 April 2019 menjadi pemilu yang tidak jujur, tidak adil, tidak berkualitas dan tidak berintegritas.
“Oleh karena itu kami mendesak seluruh lembaga dan badan negara, khususnya Kementerian Dalam Negeri RI sesegera mungkin menyelesaikan persoalan DPT di atas. Sesegera mungkin KPU Pusat tidak hanya melakukan pencocokan dan penelitian lewat seluruh aparat yang dimiliki, namun juga harus turun ke lapangan dalam rangka validasi dan verifikasi data DPT. Bila ada kemauan pasti ada jalan,” desak mereka.
Mereka juga mendesak dan mendorong Bawaslu RI untuk memperkuat pengawasannya terhadap KPU RI. “Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan segenap rakyat Indonesia agar aktif mengawasi dan memverifikasi calon pemilih dengan mencocokkan DPT dengan calon pemilih di TPS masing-masing,” tandasnya. (mys/nn)
Editor: Achmad S.
