HankamPolitikTerbaru

Menhan: Pesanan Senjata BIN Sepengetahuan Presiden

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu membantah pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait adanya pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer yang mengatasnamakan Presiden RI Joko Widodo.

Ryamizard yakin bahwa pernyataan Panglima TNI tersebut kurang tepat, sebab seluruh kegiatan pembelian senjata harus melalui perizinan dirinya.

“Tentara, Polri, Bakamla RI, Lapas atau Menkumham, Bea Cukai, Menteri Kehutanan itu harus minta kepada Menhan,” ujar Ryamizard di Jakarta ditulis, Rabu (27/9/2017).

Berdasarkan surat yang masuk Kementerian Pertahanan, hanya surat permohonan pengadaan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Surat itu ditujukan kepada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan tertanggal Mei 2017. Surat yang bersifat rahasia tersebut menjelaskan mengenai alasan BIN untuk membeli senjata. Surat ditandatangani oleh Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksamana.

“BIN membutuhkan senjata api untuk digunakan dalam mendukung kegiatan latihan taruna/taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN),” kata Ryamizard.

Baca Juga:  Kakankemenag Banda Aceh Lantik 5 Ka. TU Madrasah, H. Abrar Zym: Patuhi Undang-Undang dan Regulasi

Adapun, surat tersebut juga menjelaskan terdapat pengadaan 500 pucuk senjata jenis SS2-V2 Kaliber 5,56 x 45mm buatan PT Pindad dan amunisi MU1-TJA1 Kaliber 5,56 x 45mm sebanyak 72.750 butir.

Ryamizard juga menilai ada kesalahan pernyataan Panglima TNI karena kurangnya komunikasi. Bahkan kata dia, Presiden sudah mengetahui hal ini. “Ya komunikasi kurang,” ucapnya.

Dia memaklumi adanya kesalahan komunikasi tersebut. “Bukan keliru tapi dari stafnya (Panglima TNI) kurang masukan (informasi)” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam acara Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9), Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan. Dan benar saja, yang dipesan BIN ternyata senjata laras panjang yakni senjata jenis SS2-V2 Kaliber 5,56 x 45mm buatan PT Pindad. SS2-V2 adalah singkatan dari Senapan Serbu 2, senapan serbu buatan PT Pindad yang, merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya, SS1. SS2 diklaim memiliki desain yang lebih ergonomis, tahan terhadap kelembaban tinggi, lebih ringan, serta akurasi yang lebih baik. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5.56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 3,2 kg, sebagai catatan SS1 varian awal memiliki berat kosong 4,01 kg.

Baca Juga:  Hamburkan APBD Rp3,35 M, 20 Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur Layak Ditutup

Sementara itu, amunisi MU1-TJA1 Kaliber 5,56 x 45mm seperti dikutip Wikipedia, adalah peluru militer yang diperkenalkan pada tahun 1960-an sebagai peluru standar untuk negara-negara NATO.

Peluru ini serupa tetapi tidak sepenuhnya sama dengan peluru komersiil sipil 223 Remington. NATO mengatur spesifikasi untuk peluru militer, sedangkan SAAMI mengatur spesifikasi untuk peluru sipil. Peluru 5,56 militer terbuat dari kuningan yang lebih tebal dari peluru sipil, membuatnya memiliki kapasitas mesiu yang lebih sedikit. Selain itu, kamar peluru untuk peluru militer panjangnya 1,62 inci, dan untuk kamar peluru sipil panjangnya 0,85 inci. Apabila peluru militer 5,56 ditembakan di dalam senapan sipil 233, ada kemungkinan keakuratannya akan berkurang.

Pewarta: Ricard Andhika / Editor: Romandhon

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 60