Connect with us

Opini

Meneropong Pilgub Jatim 2018 (XI): Pilkada Pasti Ramai

Published

on

NUSANTARANEWS.CO – Tak mengherankan jika stake holder bersatu diri dalam ciptakan Pilkada damai. Banner, baliho, dan iklan senantiasa didengungkan damai. Hal ini tercermin dari sikap pihak penjaga keamanan. Keinginan pilkada damai merupakan wujud pendidikan politik masyarakat. Sayangnya, apa yang dilakukan untuk mewujudkan pilkada damai bertolak belakang dengan realita.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati, sehingga siapapun itu akan memahami bahwa pesta politik pasti ramai dan rawan konflik.Pertama, masyarakat mayoritas di Indonesia, terkhusus di Jawa Timur masilah golongan apolitis. Hal ini dikarenakan pendidikan politik, baik di sisi formal atau non formal, tidak berjalan massif.

Baca juga: 
Ketika Analis Meneropong Pilgub Jatim 2018
Meneropong Pilgub Jatim 2018 (Bag II): Kiai War on Pilgub Jatim
Meneropong Pilgub Jatim 2018 (Bag III): Kyai War on Pilgub Jatim
Meneropong Pilgub Jatim (Bag IV): Kemana Suara Alumni 212 di Pilgub Jatim?

Kedua, partai politik tak pernah berterus terang menjelaskan politik. Lebih seringnya rakyat dijejali janji akan mimpi kesejahteraan dalam pembangunan. Sementara itu, di sisi lain parpol tidak sungguh-sungguh menjadi wahana dan contoh politik yang santun. Ditambah lagi, seringnya parpol memisahkan agama dengan kehidupan.

Ketiga, keengganan masyarakat berpolitik, akibat ulah politisi nakal. Sikap koruptif, manipulatif, dan abaikan urusan rakyat. Karena itulah, media sosial akan tumpah ruah dengan segala kekesalan. Kondisi ini menjadi PR bagi semuanya bahwa penguasa seolah belum ada di hati rakyat.

Keempat, adanya kegaduhan dan konflik di pilkada biasanya aktornya yang tak memiliki taraf berpikir panjang dan mendalam. Artinya, luapan kemarahan tidak disadari bahwa kompetisi pasti ada yang menang dan kalah. Sikap emosional inilah yang akhirnya merusak citra dan harga diri sebagai manusia beradab.

Baca Juga:  Sabtu Dilantik, Anggota DPRD Jatim Dapat Uang Sewa Rumah dan Kendaraan

Kelima, sebelumnya banyak aturan yang dikeluarkan KPU dan BAWASLU yang menimbulkan gaduh. Kedua lembaga penyelenggara itu malah melampaui kewenangan. Sebagai contoh, mengatur isi materi khutbah di masa Pilkada. Gonjang-ganjing peraturan terkait calon yang tersangkut kasus korupsi. Bahkan peguasa pernah melontarkan politik harus dipisahkan dari agama, dan menolak politisasi masjid. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengelolaan pesta politik.

Catatan Penting

Rumus pilkada damai, tampaknya belum pernah ada. Justru pilkada malah ramai dengan ragam kampanye dan polusi politik. Jika dicermati di Jawa Timur, keramaian pilkada masih dalam batas kewajaran. Kalauah terjadi konflik, skalanya kecil dan tidak meluas.

Untuk pencerdasan politik pada rakyat ada beberapa catatan penting: Pertama, rakyat jangan dijejali dengan slogan “cukup lima menit di bilik akan ada perubahan”. Pernyataan itu, tak sesuai dengan teori perubahan masyarakat baik skala kecil ataupun meluas. Pemimpin terpilih bukanlah superman dan bukan manusia ajaib.

Kedua, jangan ada upaya menakuti dengan istilah “Golput Haram”. Pernyataan itu jelas mempolitisasi Islam. Karena pemilihan ini bukan dalam rangka memilih pemimpin yang menerapkan syariah Islam secara kaffah. Di sisi lain, memilih itu hak rakyat dan tidak bisa dipaksakan.

Ketiga, pemerintah haruslah adil dan memberikan teladan politik santun. Politik demokrasi tidak mengenal santun dan tidak santun. Karena standarnya kebebasan. Mengharapkan pesta politik dengan nilai humanis sangat mustahil. Selama politik demokrasi dijalankan, nuansa perebutan kekuasaan lebih kental daripada niatan ikhlas mengurusi rakyat.

Oleh karena itu, pilkada Jawa Timur pasti ramai. Udara penuh dengan polusi politik. Yang ramai yaitu uangnnya, pendukungnya di dunia maya dan nyata, baliho dan iklan di mana-mana, serta keramaian dalam pesta yang berbiaya mahal. Rakyat pun akhirnya tahu bahwa pesta itu bukan untuk kami, tapi untuk mereka yang telah mengeluarkan biaya.

Baca Juga:  Bayu Kristanto Bongkar Semua Fakta Kasus BMG Australia ke Presiden Jokowi

Penting diharapkan bahwa mayoritas masyarakat Jatim adalah muslim. Partai politik sebagai lembaga politik haruslah mampu mengambil intisari politik Islam. Begitupula pemimpin terpilih dan semua stake holder mau merujuk politik Islam yang bermakna mengurusi urusan umat dengan aturan Allah Yang Maha Hebat. Pencipta dan pengatur manusia serta alam semesta. Yuk, nonton ramai-ramai. Pilkada yang katanya damai.

Penulis: Hanif Kristianto, Analis Politik dan Media.  (Baca juga tulisan Hanif Kristianto yang lain: di sini)

Loading...

Terpopuler