Mendagri: Realisasi Anggaran Belanja dan Program Tahun 2020 Harus Tepat Sasaran

 

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mendagri: Realisasi anggaran belanja dan program tahun 2020 harus tepat sasaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan agar realisasi anggaran belanja dan program-program tahun 2020 harus tepat sasaran dan bermanfaat. Untuk itu, Mendagri menyampaikan beberapa pokok arahan kepada seluruh komponen Kemendagri pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Kamis, (26/11).

Mendagri menyampaikan untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2020 ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan hingga akhir tahun, terutama berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan sejumlah agenda politik lokal lainnya. Mendagri meminta kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) membentuk tim ke 32 provinsi yang melaksanakan Pilkada untuk melakukan koordinasi di daerah dalam membantu mekanisme pemungutan suara dari semua jajaran mulai dari Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Tim ini masuk ke 32 provinsi untuk komunikasi dengan KPUD, briefing kepada KPPS, dan melihat kesiapan TPS secara sampling, sehingga kita akan mendapatkan laporan nanti. minggu depan ketika sudah turun dari 32 provinsi,” ujarnya.

Kemudian Mendagri meminta kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) juga membuat tim untuk memonitor, mengakomodir dan menyosialisasikan masyarakat terutama bagi daerah di atas 10.000 yang belum melakukan perekaman atau memiliki surat keterangan merekam.

“Kita bisa monitoring sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih tidak kehilangan hak pilih karena tidak memiliki dokumen kependudukan, target kita mudah-mudahan bisa naik partisipasi pemilih” imbuh Mendagri.

Selanjutnya Mendagri menyampaikan terkait Pilkades di 19 kabupaten untuk dibentuk tim guna menyosialisasikan Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang Pilkades yang menekankan protokol kesehatan. Menurutnya Pilkades harus aman dari penyebaran dan penularan Covid-19. Mekanisme yang dibuat sama seperti Pilkada dalam mengantisipsi terjadinya kerumunan. Dengan demikian, Pilkades tidak menjadi isu negatif di masyarakat.

Berikutnya Mendagri meminta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk mengecek realisasi belanja daerah yang masih rendah. “Salah satu yang menjadi kunci tugas kita adalah untuk mendorong percepatan realisasi belanja, karena di tengah situasi pandemi Covid ini belanja pemerintah pusat maupun daerah itu menjadi tulang punggung berlangsungnya ekonomi,” pungkasnya.

Mendagri juga mengatakan salah satu indikator berhasilnya Pilkada bukan hanya aman dari gangguan konvensional, kekerasan dan konflik tetapi juga aman dari penyebaran Covid, serta tingginya partisipasi pemilih. Untuk itu, Pusat Penerangan dan Ditjen Otda diminta untuk melakukan sosialisasi lewat media massa dan media sosial.

Lanjut, Mendagri mengemukakan arahan Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan empat (4) bidang, yakni kesehatan, pendidikan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu Mendagri pun menilai program Tahun 2021 kesehatan pada masa pandemi ini masih menjadi prioritas utama. Selain penguatan 3M+1T, dalam waktu dekat akan diadakan vaksinasi massal. Mendagri meminta Dukcapil berkoordinasi dan proaktif dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menyediakan basis data masyarakat yang divaksin.

Terakhir, Mendagri menyampaikan arahan untuk mengelola 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan baik. Di samping itu 3 (tiga) kawasan pendukung yakni Aruk, Motaain dan Skouw juga harus dipersiapkan. “Kita tahu dengan adanya Covid, perbatasan dan lockdown tapi kita sudah mempersiapkan fondasi untuk kawasan pendukung itu menjadi kawasan ekonomi dalam rangka mendukung ekonomi masyarakat sekitar dan membanjiri produk-produk Indonesia untuk negara tetangga,” tutup Mendagri. (ed. Banyu)

Sumber: Puspen Kemendagri