Politik

Mendagri Minta Panwaslu Tindak Tegas Money Politic di Pilkada Serentak 2018

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan potensi terjadinya money politic atau politik uang bisa terjadi di semua daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2018.

“Apalagi tahapan Pilkada 2018 ini berlangsung di tengah bulan Ramadhan dan juga Idul Fitri,” ujar Tjahjo di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Diakui Tjahjo, money politic ini sangat sulit untuk dihindari, namun bisa dilawan. Caranya yakni dengan mengawasinya secara ketat.

Karenanya, ia meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menindak tegas sejumlah pihak yang ketahuan melakukan money politic pada Pilkada serentak 2018.

“Sulit petakan politik uang karena itu harus dilawan. Kami minta pada Panwas, kalau memang ada alat bukti cukup pasangan calon atau tim sukses lakukan politik uang (berikan) sanksi jelas, termasuk ASN,” katanya.

Untuk diketahui, Tjahjo sengaja menyambangi Kantor Bawaslu, Selasa, (9/1/2018) ini. Ia tiba sekira pukul 14.45 WIB.

Tjahjo yang didampingi oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo langsung naik ke lantai dua ruang rapat pimpinan Ketua dan Anggota Bawaslu. Di ruangan tersebut, Tjahjo telah ditunggu oleh Ketua Bawaslu, Abhan serta Anggota Bawaslu lainnya yakni Rahmat Bagja, M Afifudddin, dan Ratna Dewi Pettalolo.

Baca Juga:  HUT Nuansa Satu Abad NU, Gerindra Berburu Ridho Ulama NU Menang Pemilu 2024

“Kedatangan kami untuk silaturahmi karena memasuki tahapan, Bawaslu juga kan sudah mulai sidang-sidang,” ujar Tjahjo.

Selain itu, kata Tjahjo, kedatangannya ke Kantor Bawaslu ini ingin mengetahui kesiapan pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas jelang pelaksanaan Pilkada serentak dan Pemilu serentak.

“‎Kami ingin dapat sedikit informasi mengenai parpol saja yang lolos. Pemerintah tidak banyak ikut campur terlibat,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pihaknya dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada atau Pemilu serentak apabila ada aparatur sipil negara (ASN) tidak netral.

“Apabila ada ASN lakukan politik uang, kita terus meng-update,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga meminta Bawaslu tetap bekerja sama dengan pihak terkait soal pelaksanaan Pilkada. Bawaslu diminta bekerja optimal mengawasi adanya politik uang.

“Semoga dapat bekerja sama dengan baik dengan KPU, KPK dan lainnya, kami ingin tingkat partisipasi masyarakat meningkat tapi tidak ada politik uang,” pungkasnya.

Reporter: Restu Fadilah

Related Posts

1 of 38