NUSANTARANEWS.CO – Guna menangkal eskalasi ancaman nyata strategi pertahanan RRC (Republik Rakyat Cina) yang menggunakan kekuatan militer, menurut Direktur Eksekutif Center Institute of Strategic Studies (CISS) M. Dahrin La Ode menjelaskan maka menggelar kekuatan militer sebagai strategi pertahanan wajib pula ditingkatkan.
Namun selain menggunakan kekuatan militernya, Cina kerap memakai pendekatan subversif kebudayaan (penghancuran kebudayaan) yakni sistem politik yang bersifat ekspansionis. Sebagaimana yang terjadi kasus di Kalimantan.
Maka menurut Dahrin La Ode, guna menangkal eskalasi ancaman nyata yang berwujud subversif kebudayaan dalam kasus di Kalimantan, maka mengaktifkan Panglima Perang Dayak yang dijadikan Kader Pembina Bela Negara (KPBN) penting dilakukan.
Baginya, metode mengaktifkan Panglima Perang Dayak menjadi KPBN yang efektif dan representatif.
Motif utama negara Cina melakukan subversif kebudayaan dan ekspansionis di beberapa negara, semata-mata dalam rangka tuntutan “Leibensraum” atau living space guna memenuhi kepentingan RRC, berupa kebutuhan makanan, air bersih, dan wilayah tempat tinggal makin tinggi.
Saat ini penduduk Cina jumlahnya telah mencapai kurang lebih 1,3 miliar jiwa. Dengan begitu dalam perspektif teori geopolitik Houshofer akan berebut makanan, air bersih dan tempat tinggal. (*)
Editor: Romandhon
