NUSANTARANEWS.CO, Washington – Sebuah jajak pendapat mengungkapkan sebagian besar orang Amerika menentang serangan mendadak terhadap DPRK atau Korea Utara. Mereka yakin, militer AS dan Presiden Donald Trump akan menangani krisis nuklir Korea Utara secara bertanggung jawab tanpa harus dengan opsi konflik militer.
Kantor berita Xinhua melaporkan, sebuah jajak pendapat Washington Pos-ABC News menyebutkan 67 persen orang Amerika percaya bahwa AS harus melancarkan serangan militer ke DPRK jika negara tersebut menyerang lebih dahulu terhadap Amerika atau sekutu-sekutunya (Jepang dan Korea Selatan).
Mengenai kepercayaan mereka terhadap Trump dalam menyelesaikan masalah nuklir DPRK, 37 persen orang Amerika mempercayai untuk menangani masalah ini dengan cara yang bertanggung jawab, dengan 42 persen mengatakan bahwa mereka mempercayai Trump tidak akan mengambil tindakan militer. Artinya, mereka menentang jika opsi militer dilakukan terhadap Pyongyang.
Trump sendiri diketahui pada Selasa (18/9) lalu mengancam dalam sebuah pidato di Majelis Umum PBB bahwa AS tidak memiliki pilihan lain selain melakukan serangan militer terhadap Korea Utara jika AS dipaksa harus terus membela dari dan negara-negara sekutunya.
Setelah ancaman tersebut, DPRK mengatakan mungkin akan menguji bom hidrogen di Samudra Pasifik. Sementara China pada Jumat (21/9) mendesak semua pihak terkait untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.
“Situasi saat ini di semenanjung sangat parah dan rumit,” kata juru bicara Menteri Luar Negeri Lu Kang. Namun, China masih konsisten pada opsinya perdamaian yang disampaikan berkali-kali menghadapi krisis di semenanjung Korea.
DPRK tahu betul bahwa China menentang pengembangan senjata nuklir dan uji coba nuklirnya, kata Lu. “Opsi yang harus dilakukan saat ini adalah menerapkan resolusi DK PBB secara ketat dan komprehensif serta melakukan upaya-upaya positif untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog.
“China menentang sanksi sepihak yang diberlakukan oleh negara manapun di luar kerangka Dewan Keamanan PBB,” kata Lu. (ed)
(Editor: Eriec Dieda)