Connect with us

Politik

Mardani Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara Masalah Sangat Serius

Published

on

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (Foto: Romandhon/Nusantaranews.co)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (Foto: Romandhon/Nusantaranews.co)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang disampaikan kembali oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR 2019 jika tujuannya untuk pemerataan kurang tepat.

Di sisi lain Mardanitetapi melihat ide pemindahan ibu kota negara punya tujuan baik. Namun, kata dia, banyak catatan dan harus dikajidengan perhitungan yang sangat serius.

“Tujuan pemindahan uuntuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibukota,” kata Mardani di akun twitter pribadinya, @MardaniAliSera seperti dilansir nusantaranews.co, Sabtu (17/8/2019).

Menurut Mardani yang juga perlu diperhatikan adalah keuangan negara, hutang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lainnya. “Pemindahan ibukota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibukota negara,” ujarnya.

“Sekali lagi saya melihat, ide ini merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas, sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik. Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik, dll,” imbuhnya.

Untuk kajian yang matang itu, hemat Mardani, di awal launchingnya pemerintah seakan tidak siap dan cenderung menganggap ini (ide pemindahan ibu kota negara) sebagai barang kecil.

“Pak Jokowi dan kabinetnya harus membuka ke publik bagaimana perencanaannya. Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Baca Juga:  BPJPH Optimis Standar Halal Bisa Tingkatkan Nilai Tambah Ekonomi

Para pakar dan masyarakat, sambungnya, masih belum melihat urgensi pemindahan ibu kota negara, masih belum transparan yang jauh dari standar-standar good corporate governance dalam menyampaikan isu yang besar seperti ini.

“Oleh karena itu saya mengusulkan, kajian pemindahan ibu kota ini harus cermat dan terpadu. Seperti fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang dijalankan di ibukota, infrastruktur, tata ruang, SDM dan dana dalam jangka panjang,” tegas Mardani.

Lebih lanjut ia menilai bahwa aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji. Tidak hanya memikirkan ‘ibukota’nya yang pindah, kata dia, tapi pastikan Jabodetabek (Jakarta, Bohor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi) dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

“Jadi Ide pemindahan Ibukota baik, meskipun bukan ide baru, Pak Soeharto sudah bicara sejak lama, sekali lagi perlu hati-hati dengan kondisi negeri saat ini, harus cermat dan terkalkulasi baik,” tandasnya.

Editor: Achmad S.

Terpopuler