Connect with us

Ekonomi

Langkah Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19

Published

on

Langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi

Langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Foto. Pernyataan Pers Presiden Joko Widodo melalui Telekonferensi, di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (31/03).

NUSANTARANEWS.CO, Aceh – Langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Presiden Joko Widodo mengumumkan langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi Covid-19. Ada 12 (dua belas) Poin langkah yang disampaikan Presiden, dalam siaran persnya pada Selasa sore (31/03).

Presiden dalam pernyataannya mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil 12 langkah antisipasi dan stimulus ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid19 sebagai berikut: Pertama, Penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada  aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara kita..

Kedua, Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi darurat maka Pemerintah memutuskan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPPU. Ketiga, Setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, PERPPU yang akan dikeluarkan Pemerintah  berisikan:

  • Kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan
  • Melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020
  • Serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Keempat, Terkait penangan Covid-19 dan dampak ekonomi keuangan Presiden menginstruksikan:

  • Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Cofid-19 adalah sebesar Rp.405,1 Triliun.
  • Dari angka itu…Rp.75 Triliun untuk bidang kesehatan, Rp.110 Triliun untuk Social Safety Net, Rp.70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp.150 Triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Kelima, Prioritas pertama… penyiapan anggaran untuk dukungan untuk bidang kesehatan sebesar  Rp.75 Triliun akan digunakan untuk:

  • Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD
  • Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
  • Upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet.
  • Insentif dokter (spesialis Rp.15 juta/bulan) … dokter umum (Rp.10 juta)… perawat Rp.7.5 juta… dan tenaga kesehatan lainnya Rp.5 juta.
  • Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta
  • Dukungan tenaga medis
  • Serta Penanganan kesehatan lainnya.
Baca Juga:  Pigai Sebut Jalan Wamena-Nduga Satu-satunya Pembangunan Presiden Jokowi di Papua

Keenam, Prioritas kedua adalah penyiapan anggaran untuk perlindungan sosial:

  • PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%)
  • Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000 selama 9 bulan (naik 33 persen)
  • Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun untuk bisa meng cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta.
  • Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
  • Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu
  • Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun.

Ketujuh, Prioritas ketiga adalah penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi

  • PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 %.
  • Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
  • Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu  Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
  • Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
  • Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
  • Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
  • Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Kedelapan, Selain itu, dilakukan kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem.

Baca Juga:  Komisi I: Jangan Potong Anggaran Hankam, Polri dan BNN

Kesembilan, Kita juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK  untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas.

  • Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter…melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimun Valuta Asing Bank Umum Konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.
  • Begitu juga OJK memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar
  • Dan Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.
  • Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

Kesepuluh, Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020, sehingga dilakukan penghematan Rp. 190 Triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp. 54,6 Triliun

Kesebelas, PERPPU juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07 %

  • Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN diatas 3 %
  • Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun (tahun 2020, 2021 dan 2022)
  • Setelah itu kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 % mulai tahun 2023.

Dan Terakhir, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa, PERPPU  ini akan segera saya tandatangani sehingga sudah bisa dilaksanakan. Presiden berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat segera disampaikan ke DPR, untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang-undang. ( M2).

Loading...

Terpopuler