NUSANTARANEWS.CO – Koalisi Pemantau Peradilan mengapresiasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai gencar melakukan ‘bersih-bersih oknum mafia hukum’ di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Apresiasi itu dibuktikan setelah lembaga antikorupsi berhasil menangkap tangan pegawai pada MA yang bertugas menangani perkara di pengadilan seperti Kasubdit Perdata MA Andry Sutrisna dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Belum lagi adanya dugaan keterlibatan Sekretaris MA Nurhadi dalam pengurusan perkara yang ditangani Edy Nasution.
“Namun Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menilai bahwa mafia-mafia hukum peradilan yang ditangkap KPK saat ini masih sebatas aktor atau operator biasa dan belum menyentuh pada aktor utama atau kelas monster mafia hukum atau mafia pengadilan,” kata Koordinator KPP, Julias Ibrani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Dia mengungkapkan, mafia hukum tidak saja dapat mengatur mengenai proses hukum misal penentuan vonis dan penentuan vonis majelis hakim, namun juga proses administrasi perkara seperti memperlambat salinan, dan pengaturan pengajuan upaya hukum.
Bahkan pada level aktor utama, mafia hukum bahkan bisa bergerak pada campur tangan memengaruhi kebijakan strategis, promosi dan mutasi hakim maupun pejabat di lingkungan pengadilan dan intervensi hingga pengadilan lebih rendah.
“Untuk itu, Koalisi Pemantau Peradilan bersama KPK mengajak masyarakat untuk memburu monster mafia hukum di lingkungan MA,” katanya.
Adapun bentuk dukungan mereka yakni dengan melakukan aksi tangkap Makumon. Koalisi juga memberi apresiasi kepada KPK yang telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap Sekretaris MA Nurhadi. “KPK sebaiknya tidak perlu ragu menaikkan status ke tahap penyidikan jika bukti-bukti yang diperoleh sangat kuat,” tukasnya. (restu)
