NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sejumlah fraksi di DPR RI yang awalnya dengan tegas menolak adanya Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru malah berbalik arah. Kini sejumlah partai seperti PAN, Gerindra malah mengirimkan perwakilan anggotanya ke dalam pansus hak angket.
“Tentu kami sangat menyayangkan sikap fraksi yang kemudian berubah entah karena faktor apa,” ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (7/6/2017).
Menurut Febri meski mereka beralasan untuk penguatan KPK, namun ujung-ujungnya malah memperlemah KPK itu sendiri. Misalnya seperti menggaungkan kembali revisi Undang-undang KPK. “Yang di dalamnya malah justru memangkas kewenangan KPK misalnya dalam melakukan penyadapan,” sambungnya.
Sementara itu saat ditanya lebih jauh apakah KPK akan hadir jika dipanggil oleh pansus, ia mengaku pihaknya tengah melakukan koordinasi internal terlebih dahulu. Terlebih KPK kini masih dalam tahap finalisasi dalam menguji terlebih dahulu keabsahan hak angket itu sendiri.
“Sampai sejauh ini KPK masih dalam tahap finalisasi tentu saja, kita sudah undang sejumlah ahli dan kami sudah berdiskusi terkait dengan keberadaan dan sikap apa yang akan dilakukan KPK secara utuh,” pungkasnya.
Saat ini, Pansus Angket KPK baru terdiri dari lima fraksi yang secara resmi sudah mengirim wakilnya ke Pimpinan DPR. Kelima fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem.
Usul penggunaan hak angket muncul dalam RDP (rapat dengar pendapat) Komisi III bersama KPK yang berlangsung Selasa hingga Rabu (18-19/4) dini hari.
Dalam pertemuan itu, Komisi Hukum itu mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Pewarta: Restu Fadilah
Editor: Achmad Sulaiman
