NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sejak Deklarasi GEMPUR NET89 (Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat – Member Ne89) 18 Juni lalu, langkah GEMPUR NET89 semakin strategis. Kemarin, Selasa 5 Juli 2022, GEMPUR NET89 berkesempatan audiensi dengan Komisi VI DPR RI bidang keuangan dan investasi.
Dalam paparannya, GEMPUR NET89 menyebut Program Withdraw All ini sudah sangat mengkhawatirkan. 5 bulan ini, hanya sekitar 6% member saja yang bisa tarik dana. Itupun dibatasi maksimal $500. Akibatnya, member Net89 stress, hilang harapan dan jadi korban. Manajemen PT SMI dianggap tidak serius menjalankan Program Withdraw All ini.
Mulai terjadi konflik horizontal sesama member, malah bisa meledak jadi isyu sosial yang besar mengingat ada 200.000an member Net89 dengan dana tertahan sekitar Rp 10 trilyun. Untuk mencegah kasus ini makin bermasalah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmudji menyatakan sangat mendukung upaya penyelesaian sesegera mungkin.
Komisi VI DPR RI akan terus berkordinasi dengan lembaga terkait seperti Bappebti agar bisa menghasilkan terobosan kebijakan untuk membantu proses penarikan dana. Bahkan, kerjasama juga perlu dilakukan dengan KOMISI III DPR RI yang membidangi Hukum. Kasus ini dinilai punya muatan hukum yang kuat berupa penyalahgunaan izin oleh PT SMI.
Dalam dengar pendapat di forum tersebut, muncul dugaan bahwa PT SMI punya andil yang besar terhadap kekacauan Program Tarik Dana ini. Anggota Presidium GEMPUR NET89, BL Hadi menuntut “PT SMI segera memberi kejelasan dan jaminan keberhasilan program tarik dana member Net89.” Atas nama kemanusian dan atas nama hak member, PT SMI harus fokus menuntaskan Program Tarik Dana ini. (*/Red)
