NUSANTARANEWS.CO – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memprotes keras tindakan bertendensi melecehkan yang dilakukan otoritas militer Australia. Dengan TNI memutuskan menunda kerjasama militer dengan Australia.
Keputusan TNI tersebut mendapatkan dukungan dari parlemen. TNI dinilai telah menunjukkan keberpihakannya terhadap harga diri bangsa atas keputusan yang diambilnya.
“Saya mendukung penuh respons TNI yang menghentikan kerjasama latihan militer. Sudah seharusnya negara Australia menghargai Indonesia sebagai mitra yang sejajar, bukan malah melecehkan,” ujar anggota Komisi I DPR fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/1/20016).
Bobby menilai tindakan merendahkan negara lain tidak dapat diterima. Ia mengaku heran negara sekaliber Australia bisa bertindak seperti itu.
Ia curiga, Australia tengah cemburu dengan berbagai pencapaian kemajuan militer Indonesia. Sehingga, kata dia, melakukan provokasi yang tercela.
“Militer Australia ini mungkin iri dengan kemampuan TNI kita. Lomba menembak di kandang sendiri saja kalah. Sudah bagus perwira kita mau sharing di sana. Militer Australia kali ini menunjukkan itikad tidak baik yang cenderung provokatif,” jelasnya.
Kapuspen TNI, Mayor Jendeal Wuryanto menyatakan Indonesia menangguhkan kerja sama militer karena alasan teknis tanpa memberikan rincian. Namun, menurut sejumlah laporan, kerjsama ini ditangguhkan karena adanya sikap tidak sopan yang ditampilkan oleh militer Australia.
Melansir Reuters pada Rabu (4/1/2017), disebutkan pelatih pasukan khusus Indonesia melihat adanya materi yang menghina prinsip Pancasila dalam program pelatihan Australia, yang mencakup kepercayaan pada Tuhan, persatuan Indonesia, keadilan sosial dan demokrasi.
Laporan media Australia mengatakan materi ofensif itu ditemukan di Campbell Barracks, pangkalan militer yang berada di bagian bara Perth. Namun, pihak Campbell Barracks enggan memberikan keterangan apapun mengenai hal ini.
Sementara itu, Kantor Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, Menteri Luar Negeri Julie Bishop, Menteri Pertahanan Marise Payne juga melakukan hal yang sama. Mereka menolak untuk mengomentari penangguhan kerja sama militer ini. (Hatim)
