NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penegak hukum tertinggi dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat. Namun, ketika putusan MK telah dibacakan dalam persidangan, sejumlah pertanyaan muncul terkait dengan kekuatan hukum dan implementasi putusan tersebut. Artikel ini akan membahas pentingnya memahami bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dibatalkan, terlepas dari berbagai pro dan kontra yang muncul.
Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Hal ini berarti bahwa putusan MK harus dilaksanakan tanpa terkecuali, terlepas dari adanya berbagai opini pro dan kontra yang mungkin muncul. Kehadiran MK sebagai lembaga penegak hukum tertinggi menjamin bahwa keadilan dan konstitusi dijunjung tinggi di negara ini.
Perlu dipahami bahwa putusan MK yang menambahkan frasa pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, bukan hanya ditujukan kepada seorang Kepala Daerah saja, namun berlaku bagi semua jabatan yang dipilih melalui Pemilu. Ini mencakup anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keputusan MK merupakan dasar hukum yang mengikat dan berlaku secara universal (erga omnes), sehingga tidak ada pengecualian bagi siapapun yang terkait dengan pelaksanaan UU Pemilu.
Munculnya upaya untuk membatalkan putusan MK setelah putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi perdebatan publik yang menarik. Terkait dengan berlangsungnya sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim Konstitusi, sejumlah pihak mendorong agar Majelis Kehormatan MK membatalkan putusan tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa tidak ada dasar hukum yang menyebutkan Majelis Kehormatan MK dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, tidak ada upaya hukum yang sah guna membatalkan putusan MK. Kehadiran MK sebagai penegak hukum tertinggi dalam hal konstitusi adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.
Ketika muncul keinginan untuk membatalkan putusan MK, perlu dipertanyakan apakah upaya tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang menjadi landasan negara. Konstitusi secara jelas menegaskan bahwa putusan MK bersifat final, dan hal ini sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Memahami prinsip ini menjadi kunci dalam menjaga kestabilan hukum dan demokrasi di negara ini.
Putusan Mahkamah Konstitusi adalah pilar penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Putusan MK bersifat final dan mengikat, dan ini merupakan prinsip yang harus dihormati oleh semua pihak, terlepas dari perbedaan pandangan atau opini yang muncul. Penegakan hukum dan konstitusi adalah landasan kuat negara ini, dan upaya untuk memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini akan membantu mewujudkan demokrasi yang kokoh dan berkeadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia harus terus memperkuat lembaga-lembaga penegak hukumnya agar mampu menjaga kestabilan hukum dan konstitusi di masa depan. (*)
