Connect with us

Politik

Kekerasan di Wamena, Din Syamsuddin: Negara Tidak Hadir Membela Rakyatnya

Published

on

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin sebut lahan HGU (Hak Guna Usaha) milik Prabowo Subianto dimensi personal dan tak perlu didebatkan, Selasa (26/2/2019). (Foto: Romandhon/NUSANTARANEWS.CO)

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin sebut lahan HGU (Hak Guna Usaha) milik Prabowo Subianto dimensi personal dan tak perlu didebatkan, Selasa (26/2/2019). (Foto: Romandhon/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI (Majelis Ulama Indonesia), M. Din Syamsuddin atas nama hati nurani yang masih hidup menyampaikan terama sedih setelah mengetahui tindak kekerasan di Wamena yang menimbulkan puluhan korban tewas.

“Kita semua yang memiliki hati nurani sangat sedih mengetahui terjadinya tindak kekerasan di Wamena yang menimbulkan puluhan korban tewas mengenaskan dan ratusan lain mengalami luka-luka berat dan ringan,” ungkap Din Syamsuddin dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (28/9/2019).

Menurut Din Syamsuddin, kejadian tersebut tidak terlepas dari peristiwa di Papua sejak beberapa waktu lalu berupa aksi unjuk rasa di Sorong, Manokwari, Jayapura, dan tempat-tempat lain bahkan Ibu Kota Jakarta yang memprotes ketidakadilan dan bahkan menuntut kemerdekaan.

Seyogyanya, lanjut dia, gerakan protes itu sudah bisa diatasi dan diantisipasi, dan terutama faktor picunya di Surabaya berupa penghinaan terhadap orang Papua sudah harus cepat ditindak tegas.

“Tapi, kita menyesalkan respon aparat keamanan dan penegakan hukum sangat lamban dan tidak adil,” ujar Din.

Loading...

Kalau hal demikian berlanjut, kata Din, maka akan dapat disimpulkan bahwa negara tidak hadir membela rakyatnya. “Negara gagal menjalankan amanat Konstitusi yakni melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Din.

“Negara berperilaku tidak adil dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang sebenarnya absah di alam demokrasi. Pemerintah terjebak ke dalam sikap otoriter dan represif yang hanya akan mengundang perlawanan rakyat yang tidak semestinya,” imbuhnya.

Din pun memesankan kepada semua pihak, khususnya pemangku amanat baik pemerintah maupun wakil rakyat, agar segera menanggulangi keadaan dengan penuh kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab.

Baca Juga:  Denny JA Usulkan Gerindra Usung Gatot Sebagai Capres, Djoko Edhi Yakin Prabowo Tetap Kokoh

“Hindari perasaan benar sendiri bahwa negara boleh dan bisa berbuat apa saja, baik “membunuh rakyatnya” atau “membiarkan rakyatnya dibunuh oleh sesama dan negara tidak bisa berbuat apa-apa”,” tandasnya. (red/nn)

Editor: Achmad S.

Loading...

Terpopuler