NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) berserta sejumlah anggota Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI) mendatangi dan menggelar unjuk rasa di gedung KPK untuk mendesak KPK mengungkap dugaan korupsi pengunaan dana perkebunan sawit.
“Jangan berkoar-koar saja tapi tidak ada aksi nyata mengungkap kasus ini,” ungkap Ketua Umum KAKI, Arifin Nur Cahyo, dalam aksi tersebut seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Nusantaranews, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Arifin mengatakan, dengan kekuatan yang dimiliki KPK, lembaga superbody ini bisa lebih cepat menyelidiki penyelewengan dana pungutan perkebunan sawit yang diduga digunakan untuk subsidi industri biodiesel. Sebab, disini sangat rawan dengan mark up produksi biodiesel bodong, karena sangat sulit dikontrol dan tidak pernah diaudit.
“Hingga kini dana pungutan usaha perkebunan sawit yang sesuai UU Perkebunan no. 39 Tahun 2014 seharusnya digunakan untuk kepentingan stakeholders perkebunan seperti program replanting Kebun Petani Plasma dan Petani Mandiri serta pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang usaha perkebunan sawit malah tidak ada sepeserpun yang dialokasikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit,” ujarnya.
Lebih jauh, Arifin memaparkan, pengunaan dari dana pungutan tersebut, 90%-nya justru untuk subsidi industri biodiesel yang diduga banyak fiktif dan 10% sisanya hanya untuk riset-riset dan media branding BPDP serta Jalan Jalan keluar negeri pengurus BPDP.
Arifin menuturkan, banyak dana yang digunakan riset untuk charity yang bertujuan membuat citra BPDP bagus. Padahal, akan baik sekali kalau risetnya diarahkan untuk yang bermanfaat langsung bagi kelapa sawit, seperti strategi untuk menghadapi kampanye negatif terhadap sawit.
“Langkah mereka tidak sesuai dengan perkataan Menko Perekonomian bahwa kinerja BPDP program peremajaan kebun sawit rakyat praktis tidak ada hasil. Ini menjadi bukti kalau sangat kuat dugaan telah terjadi penyelewengan dana yang dihimpun dari hasil ekspor usaha perkebunan,” katanya.
“Karena itu KAKI dan APPKSI mendesak KPK agar segera membongkar konspirasi busuk antara BPDP dan 11 industri biodiesel yang dalam dua tahun terakhir sebelum pasif banyak tidak berproduksi,” ungkap Arifin menambahkan.
Seperti diketahui, pada bulan lalu KAKI Dan APPKSI juga telah mendatangi KPK, kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana perkebunan berasal dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada 11 Perusahaan Kebun Sawit Raksasa yang memiliki Industri Biofuel yanh dipilih oleh BPDP dengan nilai triliunan rupiah.
KAKI Dan APPKSI mencium dugaan penyelewengan alokasi penggunan dana bersumber dari Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit oleh BPDP Kelapa Sawit, dimana para pemegang dana pungutan berlaku seenaknya saja dan belum ada audit dari BPK.
Dari hasil temuannya, ditengarai terjadi penyelewengan saat menyalurkan pada ketiga grup perkebunan kelapa sawit sekitar 81,7% dari Rp3,2 triliun yang dipungut dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang harganya mencapai US$50 per ton untuk ekspor CPO.
Padahal dengan melihat dasar hukumnya, anggaran tersebut dengan mengacu pasal 39 ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana telah menentukan bahwa ‘Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
Pewarta: DM | Rudi Niwarta
Editor: Achmad Sulaiman
Komite Anti Korupsi Indonesia, APPKSI, unjuk rasa, KPK, lembaga superbody, Perusahaan Kebun Sawit Raksasa
