NUSANTARANEWS.CO – Hasil survey lembaga yang dipimpin Saiful Mujani, Marketing Research Consultant (MRC) menunjukan kepuasan publik terhadap kinerja para menteri menanjak. Jika hasil survey itu valid, maka Presiden Joko Widodo seharusnya tak punya alasan sahih untuk mengganti jajaran menteri di kabinetnya. Bahkan sebaliknya, kata Komisioner Ombudsman RI Laode Ida, Jokowi harusnya memberi apresiasi karena telah berada dalam tim yang menjadikan masyarakat puas atas kerja mereka dalam kabinet.
“Desakan terhadap Presiden Jokowi untuk lakukan reshuffle terasa sangat kental kepentingan akomodasi kelompok politisi ketimbang perbaikan kinerja pemerintahan,” ujar Laode dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nusantaranews di Jakarta, Senin (25/7/2016).
Menurut Laode, Presiden jangan pernah membayangkan kalau mengganti menteri dengan otomatis akan menggenjot tajam kinerja. “Kalau toh masih ada yang kurang, maka itu wajar dan hanya perlu ada perbaikan,” kata dia.
Bongkar-pasang menteri, kata Laode, malah justru riskan terjadinya penurunan kinerja. Sebab, figur baru niscaya akan melakukan penyesuaian dengan program dan lingkungan kerjanya. “Niscaya akan makan waktu lagi untuk bisa kerja dalam ritme birokrasi kementerian/lembaga,” paparnya.
Kedua, tahun produktivitas kerja bagi para pejabat politik hanya tinggal beberapa bulan lagi. “Pada tahun 2017 nanti para pejabat, termasuk menteri dari parpol akan sibuk lakukan konsolidasi dan atau kerja bagi kepentingan parpol dan dirinya menghadapi pemilu (legislatif dan presiden) tahun 2019. Maka jabatan sebagai menteri bukan mustahil hanya akan dijadikan lahan atau sumber untuk mengisi pundi-pundi parpol dan pribadinya untuk tarung 2019 nanti,” terang Laode.
Selain itu, begitu pula halnya dengan loyalitas para menteri boleh jadi akan kian terbagi, “pada presiden dan pada pimpinan parpolnya. Lalu, apakah bisa diyakini bisa kian perbaiki kinerja dengan kecenderungan seperti itu?,” cetusnya.
Laode mengingatkan Jokowi dua hal terkait hal ini. Pertama, terkait komitmen atau janji politiknya bahwa tak akan bagi-bagi jatah jabatan menteri sebagai kompensasi dukungan politik. “Apalagi juga berjanji akan menghadirkan kabinet yang profesional,” katanya.
Kedua, komitmen tehadap para parpol pendukung sejak awal. “Seharusnya tak boleh dikecewakan atau disingkirkan hanya dengan alasan berbagi pada parpol yang beri dukungan belakangan,” sambung Laode. (ucok/eriec dieda/red)
