NUSANTARANEWS.CO – Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pertempuran yang akan dialami Indonesia di era moderen bisa dipicu oleh adanya perebutan energi. Indonesia, kata Panglima, sebagai negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) menggiurkan, juga berpotensi kembali menjadi korban konflik.
“Kalau dulu karena agama, sekarang konflik karena energi. Tujuh puluh persen konflik karena energi, padahal energi sudah mau habis,” ujar Gatot Nurmantyo di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).
Panglima Gatot mencontohkan, konflik Arab Spring atau Musim Semi Arab yang terjadi di Timur Tengah bisa terjadi lantaran terjadi perebutan energi. Sedangkan Indonesia, selain kaya akan sumber daya minyak dan gas, juga diberkahi dengan cuaca yang baik.
Baca : Kaleidoskop 2016: Natuna Nyaris Direbut Cina
“Jika energi fosil seperti minyak dan gas habis, maka alternatif berikutnya adalah bahan bakar terbarukan seperti dari tanaman yang bisa tumbuh di kawasan tropis seperti Indonesia,” terang Jenderal TNI Gatot.
Menurut Panglima, Indonesia sempat mengalami konflik di bidang energi. “Sebelum Timor Timur lepas dari Indonesia, pemerintah sempat menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia untuk mengeksplorasi cadangan minyak dan gas di celah Timor,” ungkapnya. (Baca juga: Tiongkok Ancam Pulau Natuna, DPR Setujui Pembangunan Pangkalan Militer)
Kerjasama itu urung dilanjutkan, lanjut dia, sebab Timor Timur lepas berpisah dengan Indonesia. “Tim-tim merdeka dengan mudah, sehingga kita gembira tepuk tangan. Begitu Tim-tim merdeka yang pertama kali dilakukan adalah perjanjian tentang celah Timor,” ujarnya.
Baca juga: Baru Tahu Jadi Pusat Perhatian Dunia, Akhirnya Jokowi Bicara Kedaulatan di Pulau Natuna
Saat ini ancaman yang ada di depan mata adalah konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan Tiongkok, Vietnam dan Filipina. Konflik itu antara lain berisi tentang perebutan kepualauan Spartly yang kaya akan cadangan minyak dan gas.
Lihat : Natuna Sedot Perhatian Asing, Ternyata Cadangan Migasnya Bisa Menjelma ‘Mesin’ Uang
“Jika Tiongkok sukses membangun pulau permanen di wilayah tersebut dan diakuai PBB, maka Natuna dan sebagaian Kalimantan akan masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mereka,” kata Gatot. (red-02)
