NUSANTARANEWS.CO, Berelin – Jerman minta Iran berkompromi terkait kesepakatan JCPOA. Iran telah mengeluarkan undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya dan menghentikan inspeksi PBB terhadap situs nuklirnya sebagai tanggapan atas pembunuhan fisikawan nuklirnya, Mohsen Fakhrizadeh pada bulan Desember 2020.
Tak lama kemudian, pada awal Januari Iran mengumumkan bahwa mereka telah berhasil memperkaya uranium hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih.
Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi mengatakan bahwa teknologi baru yang lebih canggih tersebut memungkinkan Iran mempercepat durasi pengayaan uranium ke tingkat kemurnian 20 persen dari 24 jam menjadi 12 jam
Terkait perkembangan terakhir, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada hari Senin (22/2) meminta Iran untuk berkompromi pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) sebelum kesepakatan nuklir itu rusak dan tidak dapat diperbaiki.
Hal tersebut dikatakan Menlu Jerman dalam Konferensi Perlucutan Senjata yang menyampaikan bahwa, “Presiden Biden dan Menteri Luar Negeri Blinken telah menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung kembali dengan JCPOA jika Iran kembali pada kepatuhan penuh.”
Mass juga menambahkan bahwa Berlin berharap Teheran akan sepenuhnya melaksanakan perjanjian, menunjukkan transparansi dan melanjutkan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Seperti diketahui, dalam kampanyenya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan bahwa AS akan kembali ke JCPOA jika Iran memenuhi ketentuan kesepakatan, sikap presiden tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Pada 2015, Iran menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Jerman dan Uni Eropa. Perjanjian tersebut mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dan menurunkan cadangan uraniumnya dengan imbalan keringanan sanksi, termasuk mencabut embargo senjata lima tahun setelah kesepakatan itu diadopsi.
Namun pada 2018, Pemerintahanan Presiden Trump keluar dari kesepakatan dan menerapkan sanksi maksimum terhadap Iran. (Banyu)
