NUSANTARANEWS.CO, Tokyo – Jepang batalkan pembelian sistem pertahanan rudal Aegis Ashore. Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono pada 15 Juni lalu telah mengumumkan penangguhan mengenai rencana pembelian sistem pertahanan rudal Aegis Ashore buatan Amerika Serikat (AS) – sebuah proyek keamanan nasional yang disetujui oleh Kabinet Shinzo Abe pada akhir 2017 senilai US$ 4,66 miliar.
Sistem pertahanan itu rencananya akan dipasang di dua pangkalan Angkatan Darat Pasukan Bela Diri Jepang di wilayah Akita timur dan satu lagi di barat Yamaguchi untuk melindungi seluruh wilayah Jepang dan akan beroperasi sebelum tahun fiskal 2025.
Seperti diketahui, pengenalan sistem pertahanan rudal Aegis Ashore diputuskan oleh kantor perdana menteri dan dimasukkan ke dalam Pedoman Program Pertahanan Nasional serta Program Pembangunan Pertahanan Jangka Menengah Jepang. Kebijakan itu juga tidak terlepas dari tekanan Presiden Donald Trump kepada Perdana Menteri Shinzo Abe untuk melakukan pembelian besar-besaran senjata buatan AS.
Dengan situasi pandemi COVID-19, pengeluaran pemerintah terus meningkat, dan prioritas yang ketat harus ditetapkan untuk semua alokasi anggaran, termasuk pengeluaran pertahanan mengingat kemajuan pesat teknologi rudal mutakhir Cina.
Pada hari Jumat (19/6), Menteri Pertahanan Kono Taro mengunjungi salah satu kandidat lokasi, Provinsi Yamaguchi, untuk menjelaskan keputusan itu. Ia juga mengunjungi satu kandidat lokasi lain, Provinsi Akita pada hari Minggu (21/6).
Perdana Menteri Shinzo Abe dan menteri-menteri terkait kemungkinan akan mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional pekan ini dan membatalkan rencana pembelian sistem pertahanan tersebut – sekaligus menyiapkan rencana strategi keamanan Jepang yang baru sebelum akhir September yaitu tenggat waktu bagi kementerian untuk menyerahkan rancangan permintaan anggarannya untuk tahun fiskal mendatang.
Pertemuan Dewan Keamanan Nasional itu kemungkinan akan mencari sistem pertahanan rudal alternatif untuk menggantikan Aegis Ashore. Dewan juga diperkirakan akan membahas apakah Jepang harus memiliki kemampuan menyerang pangkalan-pangkalan musuh. Pemerintah mengatakan secara teoritis mungkin saja untuk memiliki kemampuan itu jika tidak terdapat metode alternatif karena hal itu masuk dalam ruang lingkup pertahanan diri.
Pemerintah Jepang tampaknya akan melanjutkan rencana meninjau kembali Pedoman Program Pertahanan Nasional yang sekarang, yang disusun dua tahun lalu. (Banyu)
