NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat militer, Susaningtyas Kertopati mengatakan jabatan Wakil Panglima TNI memiliki sejumlah alasan strategis sehingga keberadaannya sangat penting.
Diketahui, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan Wakil Panglima TNI tertuang dalam pasal 13 ayat (1). Namun, jabatan Wakil Panglima TNI sempat dihapus di era Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur melalui keputusan (Keppres) tertanggal 20 September 2000. Setelah hampir 20 tahun berjalan, era kedua kepemimpinan Jokowi dihidupkan kembali. Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.
“Dikaitkan implementasi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk seluruh negara anggota ASEAN, maka Wakil Panglima TNI juga melaksanakan pembinaan kekuatan TNI memenuhi standar kualifikasi kerjasama internasional. Kemampuan operasional dan diplomasi TNI dalam berbagai operasi militer di bawah bendera ASEAN dan PBB juga menjadi tanggung jawab Wakil Panglima TNI. Kemampuan pada tataran internasional ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Banyak kalangan pakar militer dunia menilai pentingnya kemampuan TNI untuk memimpin angkatan bersenjata di kawasan dalam operasi perdamaian dunia,” kata Susaningtyas di Jakarta, Minggu (10/11/2019).
Pengamat yang karib disapa Nuning ini menuturkan, dalam sejarah TNI jabatan Wakil Panglima TNI terbukti cukup efektif mengendalikan operasional ketiga matra baik satuan tempur TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.
“Bahkan dalam situasi krisis, peran Wakil Panglima TNI sangat signifikan membantu Panglima TNI pada tataran politis dan strategis,” kata dia.
Dia mengungkapkan, beberapa negara di dunia juga menganut struktur organisasi militer yang sama pada jabatan Wakil Panglima. Bahkan dengan kompleksitas peperangan modern di masa mendatang, jabatan Wakil Panglima TNI dinilai sangat strategis.
“Wakil Panglima TNI bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan ketiga matra sekaligus interoperabilitas semua kekuatan. Pembinaan utamanya standarisasi kemampuan peperangan yang terintegrasi agar TNI ke depan lebih efektif dan lebih efisien,” jelasnya.
Menurutnya, standarisasi juga pada pembinaan Alutsista agar siap siaga 24 jam untuk dikerahkan.
“Penggelaran Alutsista TNI memang menjadi perhatian utama di dalam implementasi Network Warfare Centric sebagaimana kebijakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,” tegasnya. (eda/red)
Editor: Eriec Dieda
