NUSANTARANEWS.CO, Bogor – Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) mempertanyakan perihal pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini sudah dilakukan dengan pendekatan ekonomi Pancasila atau belum sesuai dengan amanah konstitusi.
“Kalau kita mau jujur sebagai sebuah bangsa, pengelolaan ekonomi kita masih jauh dari penerapan ekonomi pancasila. Perekonomian Indonesia masih dikelola dengan menitikberatkan pada “mekanisme pasar” yang selalu menekankan pada efisiensi,” tegas Ketua II Bidang Ekonomi DPN ISRI Robby Alexander Sirait dalam FGD pada program UKP MENDENGAR yang bertema “Pusat Studi Pancasila & Kajian Ekonomi Pancasila”, Jakarta – Rabu, 27 Desember 2017.
Menurut Robby, peran negara atau pemerintah dalam aktivitas ekonomi strategis selalu dibatasi dan diminimalisir dengan dalih efisiensi. Padahal, lanjutnya, konstitusi mengamanahkan bahwa perekonomian nasional harus dikelola dengan prinsip keberpihakan (kepentingan negara dan hidup orang banyak) yang mengedepankan pemerataan (keadilan sosial).
“Pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini masih menitikberatkan pada bekerjanya mekanisme pasar, dengan harapan aktivitas ekonomi berjalan dengan efisien sehingga mampu menciptakan kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi,” papar Robby.
Pandangan ini, lanjutnya, didasari pada asumsi bahwa setiap manusia atau pelaku ekonomi mampu atau dapat memakmurkan dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya kemakmuran seluruh masyarakat akan terwujud. Pertanyaan sederhananya, apakah pilihan pendekatan pengelolaan ekonomi yang dijalankan saat ini sudah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mampu mewujudkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi?.
“Jawabannya sudah pasti pengelolaan ekonomi saat ini belum mampu atau bahkan masih jauh dari cita-cita yang diamanahkan oleh konstitusi. Artinya, pengelolaan ekonomi yang dititikberatkan pada bekerjanya mekanisme pasar tidak mampu membawa dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan ekonomi saat ini masih jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila,” terangnya.
Ditambahkan Robby, Ekonomi Pancasila menekankan pada terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
“Faktanya, persentase jumlah masyarakat miskin Indonesia pada tahun 2016 dengan menggunakan basis perhitungan pengeluaran dibawah US $ 3,2 per hari masih sebesar 31,4 persen dan bahkan jika menggunakan basis US $ 5,5, lebih dari setengah masyarakat Indonesia masih miskin atau tepatnya sebesar 62,8 persen,” ungkapnya.
“Kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang terus menganga dan tidak ada kecenderungan ke arah yang lebih baik. Dalam lima belas tahun terakhir koefisien gini selalu berkisar diantara 0,35 – 0,40. Artinya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih sangat lebar. Padahal, konstitusi mengamanahkan pengelolaan ekonomi harus mampu menciptakan keadilan atau pemerataan,” sambung Robby.
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
