NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Politisi dari Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Mathur Husyairi mengatakan pihaknya mempertanyakan komitmen dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Madura.
Pasalnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari upaya mantan Mensos tersebut dalam meningkatkan IPM di Madura.
”Saya mendengar bahwa Bu Gubenur sudah rapat koordinasi di Bakorwil di antaranya membahas IPM, kemiskinan dan lain-lain. Namun, sampai saat ini tak ada kejelasan dari gubernur target IPM di Madura. Program kegiatan yang akan dialokasikan di Madura. Tak ada penjelasan dari gubernur apa yang akan dibuat bagi masyarakat Madura,” ungkap pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini saat ditemui di Surabaya, Jumat (18/10/2019) malam.
Politisi asal Partai Bulan Bintang ini mengatakan pihaknya juga mempertanyakan apakah pernah dihitung IPM Madura (bukan IPM masing-masing kabupaten) yang dilakukan oleh gubernur Khofifah.
“Kalau sudah ada anggarannya, apakah pernah disimulasi antara alokasi anggaran dengan target penyusunan IPM, misalnya indeks pendidikan, indeks kesehatan serta indeks daya belinya. Pihak OPD tak ada yang bisa menjawab ini. Saya lihat setengah-setengah dalam menggarap IPM di Madura,” ungkap pria asal Bangkalan ini.
Ditambahkan oleh Matur, jika sudah disimulasi, apakah pemprov sudah mengetahui juga sumberdaya dari kabupaten kota se-Madura (baik dari APBD kabupaten, APBN yang nantinya ada di Madura serta partisipasi masyarakat/penyelenggara pendidikan oleh pihak swasta).
“Karena IPM itu komposit dan agregat, artinya dalan mewujudkan, tidak hanya anggaran pemprov. Ini harus clear, kalau tidak ya seperti ‘ilmu gothak-gathuk’, pokoknya ada anggaran sekian rupiah, nanti nunggu di akhir tahun, IPM sekian, terus dijustifikasi bahwa itu hasil kenerja pemprov, ini bisa dikategorikan pembohongan publik,” tutur Mathur.
Terakhir,kata Mathur dalam setiap pencapaian target kinerja IPM, penurunan kemiskinan , pengangguran, adalah kelembagaan partnership yang dibentuk dalam upaya pencapaian target ini, kalo belum dan tidak pernah ada sama saja bahwa kinerja teknokratis pemprov perlu dipertanyakan.
“Dari fakta yang ada saya lihat bahwa antara anggaran pemprov dengan realisasi kinerja utama, hanya disambung- sambungkan , mungkin berdalih, anggaran pemprov hanya stimulasi, tapi tingkat stimulasinya tak ada penjelasan dari Pemprov,” tutupnya.
Pewarta: Setya W
