NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengungkap penyebab BUMN masih tetap menjadi surganya para koruptor di negeri ini.
Pertama, kata dia, banyak posisi komisaris yang tidak kompeten dan hanya sebagai jabatan politis bagi penempatan para relawan-relawan tim pemenangan pemilihan presiden pasangan Jokowi- JK .
“Yang mana komisaris seharusnya sebagai kepanjangan tangan menteri BUMN untuk mengawasi dan mengkontrol jalan aktivitas bisnis dan aksi korporasi di sebuah BUMN yang dilakukan direksi dan karyawan memiliki kemampuan di bidang untuk mengawasi. Misalnya, kemampuan membaca hasil laporan keuangan di BUMN,” kata Poyuono, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).
Dia menyebut, hampir 85 persen komisaris di BUMN era Jokowi-JK tidak memiliki pengetahuan tentang bisnis dan keuangan sebuah korporasi.
“Coba aja cek, mungkin hampir 85 persen komisaris di BUMN di era Joko Widodo-JK tidak punya pengetahuan tentang bisnis dan keuangan di sebuah korporasi,” katanya.
Politisi Gerindra mengatakan komisaris yang ditempatkan di BUMN oleh Jokowi hanya bertujuan agar mereka (para relawan) bisa mendapatkan penghasilan tetap tiap bulan dan duduk manis.
“Coba cek sana, jajaran komisaris di Temasek BUMN-nya Singapura semua sangat kompeten di bidangnya,” cetusnya.
Kedua, lanjut dia, banyak direksi yang ditempatkan di BUMN meskipun proses assesment pemilihannya dan fit proper test sudah bagus, namun faktor nepotisme dan uang sogokan terhadap orang yang punya kekuasaan di sekitar presiden atau yang punya kedekatan dengan Kementerian BUMN lebih menentukan.
“Sehingga terkadang banyak intervensi di Kementerian BUMN dalam penentuan posisi jabatan jajaran direksi di BUMN. Nah, mau enggak mau kan mereka harus balikin modal mereka,” ucap dia.
Ketiga, masalah corrupt behaviour yang masih melekat di para jajaran Direksi BUMN. Keempat, karena banyak Direksi BUMN yang tertekan oleh elit-elit politik untuk berbisnis dengan cara-cara yang korup.
“Seperti Sofyan Basyir korban elit politik,” kata Poyuono.
Kelima, semakin banyak anak perusahaan di berbagai BUMN yang dibentuk menyebabkan high cost business sehingga menjadi tempat untuk menyuburkan praktek korupsi di BUMN.
“Nah, ke depan ini semua jadi pekerjaan besar bagi Jokowi untuk bisa menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis yang bersih dan profesional seperti BUMN Temasek dan Khasanah,” imbuhnya.
“Pengalaman saya selama belajar tentang pengelolaan bisnis dengan petinggi salah satu perusahaan milik Temasek selama lima tahun, saya benar-benar bisa membedakan dengan BUMN kita yang masih terus jadi tempat untuk melakukan korupsi,” lanjut Poyuono.
Akhirnya, tambah dia, BUMN yang memiliki aset hingga ribuan triliun rupiah tidak pernah jadi sebuah korporasi milik negara yang bisa menghasilkan keuntungan untuk penerimaan negara yang maksimal dan dinikmati oleh masyarakat. (ach/sld)
Editor: Eriec Dieda
